Tinjauan yuridis terhadap pemberian hak milik atas rumah toko di kecamatan kelapa dua kabupaten tangerang
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Novina Sri Indiraharti
Kata Kunci : Right to Build; Right of Ownership; Shophouse.
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_SHK_010002200179_Halaman-Judul.pdf | ||
| 2. | 2026_SK_SHK_010002200179_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_SHK_010002200179_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_SHK_010002200179_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | ||
| 5. | 2026_SK_SHK_010002200179_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2026_SK_SHK_010002200179_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_SHK_010002200179_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_SHK_010002200179_Bab-1.pdf | ||
| 9. | 2026_SK_SHK_010002200179_Bab-2.pdf |
|
|
| 10. | 2026_SK_SHK_010002200179_Bab-3.pdf |
|
|
| 11. | 2026_SK_SHK_010002200179_Bab-4.pdf |
|
|
| 12. | 2026_SK_SHK_010002200179_Bab-5.pdf | ||
| 13. | 2026_SK_SHK_010002200179_Daftar-Pustaka.pdf | ||
| 14. | 2026_SK_SHK_010002200179_Lampiran.pdf |
|
P Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih ditemukannya kesenjangan antara ketentuan normatif mengenai pemberian hak milik atas rumah toko dengan pelaksanaannya di kecamatan kelapa dua, kabupaten tangerang, di mana sebagian besar permohonan peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik justru ditolak meskipun peraturan perundang-undangan telah membuka peluang tersebut. permasalahan yang dikaji adalah kesesuaian pemberian hak milik atas rumah toko dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta hambatan hukum dalam proses peningkatan hak guna bangunan menjadi hak milik atas rumah toko. penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif, dengan data sekunder sebagai bahan utama melalui studi kepustakaan yang didukung data primer berupa wawancara dengan staf seksi penetapan hak atas tanah kantor pertanahan kabupaten tangerang, pengembang, dan pemilik rumah toko serta dianalisis dengan kerangka berpikir das sollen-das sein. hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 12 sampel permohonan, sebanyak 7 permohonan disetujui dan 5 permohonan ditolak, sehingga kesesuaian pemberian hak milik bersifat kasus per kasus, yaitu sesuai hukum secara prosedural bagi pemohon yang telah memenuhi syarat normatif. hambatan hukum yang ditemukan meliputi hambatan yuridis berupa ketidaksesuaian fungsi bangunan dalam persetujuan bangunan gedung dan ketidaksesuaian zona tata ruang, serta hambatan non-yuridis berupa ketidaklengkapan dokumen dan minimnya koordinasi antar instansi.
T This research is motivated by the continuing gap between the normative provisions governing the granting of the right of ownership over shop houses and their implementation in kelapa dua district, tangerang regency. most applications for upgrading the right to build to the right of ownership have been rejected, although the applicable laws and regulations provide opportunities for such upgrading. this research examines the conformity of granting the right of ownership over shop houses with the applicable laws and regulations, as well as the legal obstacles encountered in the process of upgrading the right to build to the right of ownership. this research applies a descriptive normative legal research method. secondary data obtained through library research serve as the primary research materials, supported by primary data collected through interviews with staff members of the land rights determination section at the tangerang regency land office, property developers, and shop house owners. the data were analysed using the das sollen–das sein framework. the results show that, out of 12 sampled applications, seven applications were approved, while five were rejected. therefore, the conformity of granting the right of ownership must be assessed on a case-by-case basis. the granting process is procedurally consistent with the law when applicants have fulfilled the normative requirements. the identified legal obstacles include juridical obstacles, such as discrepancies between the actual function of the building and its function stated in the building approval, as well as non-conformity with spatial zoning regulations. meanwhile, non-juridical obstacles include incomplete administrative documents and inadequate coordination among the relevant government institutions.