DETAIL KOLEKSI

Kedudukan bank bri sebagai kreditur terhadap lelang hak tanggungan yang objeknya bukan milik pemberi hak tanggungan (studi putusan nomor 22/pdt.bth/2023/pn tlk)

Oleh : Siti Syamsiah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Sri Untari Indah Artati

Kata Kunci : Security Rights, Preferential Creditor, Execution Auction, Legal Certainty, Agrarian Law

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200113_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200113_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200113_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200113_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200113_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200113_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200113_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200113_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200113_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200113_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200113_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200113_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200113_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200113_Lampiran.pdf

A Abstrak(a)​siti syamsiah (010002200113)(b)​kedudukan bank bri sebagai kreditur terhadap lelang hak tanggungan yang objeknya bukan milik pemberi hak tanggungan (studi putusan nomor 22/pdt.bth/2023/pn tlk)(c)​102 halaman, 2026(d)​kata kunci: hak tanggungan, kreditur preferen, lelang eksekusi, kepastian hukum, hukum agraria(e)​tanah merupakan objek jaminan strategis dalam sistem hukum agraria nasional. undang-undang nomor 4 tahun 1996 tentang hak tanggungan (uuht) memberikan hak jaminan kebendaan bersifat preferen kepada kreditur. namun dalam praktiknya, eksekusi hak tanggungan melalui lelang kerap menimbulkan permasalahan, khususnya apabila objek jaminan bukan milik pemberi hak tanggungan. permasalahan yang diteliti adalah: (1) bagaimana kedudukan bank bri sebagai kreditur preferen berdasarkan uuht dalam putusan nomor 22/pdt.bth/2023/pn tlk; dan (2) apakah pelaksanaan lelang hak tanggungan dalam putusan tersebut sesuai dengan uuht. penelitian merupakan tipe yuridis normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan kedudukan bank bri sebagai kreditur preferen secara formal tetap diakui berdasarkan sertifikat hak tanggungan yang terdaftar sesuai uuht. namun secara substantif melemah karena pemberi hak tanggungan tidak memiliki kewenangan sah atas objek tanah sebagaimana dipersyaratkan pasal 8 ayat (1) uuht. pelaksanaan lelang secara prosedural telah memenuhi pasal 6 dan pasal 20 uuht karena dilakukan setelah debitur cidera janji melalui kpknl. namun dari aspek substantif terdapat cacat hukum terkait keabsahan objek jaminan sehingga belum mencerminkan kepastian hukum yang menjadi tujuan uuht.(f)​21 buku (2008–2024), 5 peraturan perundang-undangan (1945-2024), 16 jurnal ilmiah (2018–2025), 3 putusan pengadilan (2024),(g)​dr. sri untari indah artati, s.h., m.hum.​( )(h)​siti syamsiah​​​​​( ​)

A Abstract(a) siti syamsiah (010002200113)(b) the status of bank bri as a creditor in the auction of a mortgage right where the object is not owned by the mortgage grantor (a study of court decision number 22/pdt.bth/2023/pn tlk)(c) 102 pages, 2026(d) keywords: mortgage right, preferential creditor, execution auction, legal certainty, agrarian law(e) land serves as a strategic collateral object within the national agrarian legal system. law number 4 of 1996 concerning mortgage rights (uuht) grants a preferential right of real security to the creditor. however, in practice, the execution of mortgage rights through auctions often gives rise to issues, particularly when the collateral object is not owned by the mortgage grantor. the issues examined are: (1) the status of bank bri as a preferential creditor under the uuht in court decision number 22/pdt.bth/2023/pn tlk; and (2) whether the execution of the mortgage right auction in said decision was in accordance with the uuht. this research is of a normative-juridical type, descriptive in nature, and utilizes secondary data, qualitative analysis, and deductive reasoning to draw conclusions. the research results indicate that bank bri’s status as a preferential creditor remains formally recognized based on the mortgage right certificate registered in accordance with the uuht. however, substantively, this status is weakened because the mortgage grantor lacked legal authority over the land object, as required by article 8 paragraph (1) of the uuht. procedurally, the auction execution complied with articles 6 and 20 of the uuht, as it was conducted via the state assets and auction service office (kpknl) following the debtor\\\'s default. nevertheless, from a substantive perspective, there is a legal defect regarding the validity of the collateral object; thus, it does not yet reflect the legal certainty that constitutes the objective of the uuht. (f) 21 books (2008–2024), 5 laws and regulations (1945–2024), 16 scientific journals (2018–2025), 3 court decisions (2024),(g) dr. sri untari indah artati, s.h., m.hum. ( )(h) siti syamsiah ( )

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 48 Judul)

Pemberian kredit usaha rakyat mikro pada managiah catering oleh pt bank rakyat indonesia (persero) tbk berdasarkan peraturan perundang-undangan
FH - Usakti
Analisis yuridis alasan pengajuan itsbat nikah menurut kompilasi hukum islam (studi kasus penetapan nomor 419/pdt.p/2023/pa.jb)
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap pemanfaatan jalan di pasar tanah abang oleh pedagang kaki lima berdasakan Perda DKI No. 8 Tahun 2007 Jo Perda DKI No. 3 Tahun 2009
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap penundaan atau pembatalan dalam pelaksanaan eksekusi lelang hak tanggungan 1.0
FH - Usakti
Kajian yuridis pemanfaatan ruang bawah tanah untuk kepentingan pembangunan proyek Mass Rapid Transit (MRT) segmen bawah tanah oleh PT. MRT Jakarta 3.8
FH - Usakti
Eksistensi tanah jabatan (bengkok) bagi pejabat desa setempat menurut hukum adat di Kecamatan Kronjo Kabupaten Tangerang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap tanah bekas Grant Sultan di DIY berdasarkan Undang-Undang No 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria 3.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap hak penguasaan atas tanah di komplek perumahan TNI angkatan darat Bearland berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pengelolaan kawasan pesisir di pantai Sendangbiru Kabupaten Malang Jawa Timur yang berdasarkan Undang-Undang nomor 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil dengan Undang-Undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria 0.0
FH - Usakti
Pelindungan hukum pemegang hak atas tanah dalam perkara tumpang tindih di kota cilegon (studi putusan pengadilan negeri serang nomor 66/pdt.g/2023/pn.srg)
FH - Usakti
Pembatalan pra lelang eksekusi hak tanggungan oleh debitor kepada kreditor (studi putusan nomor 375/pdt.g/2021/pn mks)
FH - Usakti
Penyederhanaan peraturan menteri dalam rangka sinkronisasi regulasi di kementerian pemuda dan olahraga republik indonesia 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis tanah hgb terindikasi terlantar pada shgb no.6/cijeruk atas nama pt bss
FH - Usakti
\"perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah terdahulu yang tumpang tindih (overlapping) (studi putusan nomor 193/pdt.g/2019/pn bks)\"
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap tanah hibah untuk pembangunan gki yasmin dikota bogor
FH - Usakti
Kepastian hukum sertipikat hak milik yang diperoleh melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap yang tumpang tindih (studi putusan no. 69/g/2019/ptun.srg)
FH - Usakti
Kajian yuridis pembatalan undang-undang nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air berdasarkan putusan mahkamah kosntitusi Nomor 85/PUU-XI/2013
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai hubungan hukum antara warga kampung pulo dengan tanah yang ditempatinya menurut peraturan perundang-undangan pertnahan
FH - Usakti
Tinjauan yuridis kegiatan penangkapan ikan menggunakan alat tangkap berupa pukat harimau (jaring trawl) di perairan/laut kabupaten pasaman barat, sumatera barat berdasarkan undang-undang nomor 45 tahun 2009 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi kasus Anton 1.7
FH - Usakti
Analisis yuridis pemberian ganti kerugian dalam pengadaan tanah untuk pembangunan jalan tol dari Depok-Antasari berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 5.0
FH - Usakti
Kepemilikan hak atas tanah karena perbuatan melawan hukum (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tinggi No.5/PDT/2018/PT.JMB
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Kapal bendera Indonesia yang melakukan penangkapan ikan tanpa memiliki surat izin usaha perikanan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Medan No. 16/PID.SUS-PRW2017/PN MDN)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penjualan benih lobster tanpa memiliki surat izin usaha perikanan (studi putusan Pengadilan Negeri Banyuwangi No 382/PID.SUS-PRK/2018/PN BYW) 5.0
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap jaminan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah di Indonesia (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 14K/TUN/2019)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap eksekusi lelang hak tanggungan yang dibatalkan oleh Putusan Nomor 18/PDT.PLW/2015/PN TGL
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan budidaya benih lobster berdasarkan undang-undang no. 31 tahun 2004 tentang perikanan (studi putusan pengadilan negeri Jambi nomor 383/Pid.Sus/2019)
FH - Usakti
Kajian yuridis mengenai pembatalan akta hibah tanah hak milik no. 28/PPAT/Kec.Ltk/III/2003 (studi atas putusan pengadilan negeri Larantuka No. 7/Pdt.G/2016/PN.Lrt)
FH - Usakti
Analisis pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Depok berdasarkan sebaran pendudukan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 1 Tahun 2015 tentang rencana tata ruang wilayah Kota Depok tahun 2012-2032
FH - Usakti
Pelaksanaan penerbitan sertifikat pengganti hak atas tanah karena hilang oleh kantor pertanahan Jakarta Barat
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang sertifikat hak milik mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah (studi kasus putusan no. 18/g/2014/ ptun.bjm) 0.0
FH - Usakti
Tinjauan Yuridis terhadap sengketa penguasaan tanah antara Hamidah dan PT. Hotel Indonesia Natour di Kelapa Gading, Jakarta Utara (studi kasus Putusan Mahkamah Agung Nomor 1459 K/Pdt/2013)
FH - Usakti
Analisis yuridis penyelesaian pelunasan kredit melalui eksekusi hak tanggungan dengan cara lelang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah (studi Putusan No. 13/Pdt.G/2014/PN/Mrk)
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap penetapan tanah terlantar atas tanah hak guna usaha nomor 05/BANGKA kepunyaan PT. Swarna Nusa Sentosa
FH - Usakti
Tinjauan yuridis terhadap pelanggaran tata ruang pada pembangunan Hotel Sahid Cleveland di Kawasan Bandung Utara (KBU) berdasarkan Undang-Undang nomor 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dan peraturan pelaksananya
FH - Usakti
Pengelolaan kawasan perkotaan dalam rangka penanggulangan banjir di kabupaten kudus, Jawa tengah berdasarkan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 tentang rencana tata ruang wilayah nasional dan peraturan daerah nomor 16 tahun 2012 tentang rencana tata ruang wilayah kabupaten Kudus 5.0
FH - Usakti
Kajian yuridis terhadap sengketa kepemilikan tanah hak milik di Desa Pererenan, Badung-Bali
FH - Usakti
Analisis yuridis pembatalan sertifikat hak milik nomor 00809 / Kelurahan Pasir Gunung Selatan (Studi kasus berdasarkan putusan pengadilan tata usaha negara Bandung nomor 65/g/2018/PTUN.Bdg)
FH - Usakti
Jaminan kepastian hukum atas penerbitan sertipikat hak huna bangunan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara nomor 30/G/2016/PTUN.SMD)
FH - Usakti
Sinkronisasi pengaturan pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kabupaten Malang Berdasarkan PERMEN ATR/BPN No 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap
FH - Usakti
Pendaftaran tanah sistematis lengkap di Kelurahan Pakualam, Tangerang Selatan berdasarkan peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 6 tahun 2018 tentang pendaftaran tanah sistematis lengkap 3.5
FH - Usakti
Analisis yuridis terhadap Program Nasional Agraria (PRONA) di Kota Administrasi Jakarta Utara setelah berlakunya Peraturan Menteri Agraria dan tata ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional nomor 4 tahun 2015 tentang Program Nasional Agraria
FH - Usakti
Tinjauan yuridis penolakan pendaftaran jual beli tanah di kantor pertanahan Tangerang Selatan (studi kasus: 465/Pdt.G/2015/PN.Jkt.Brt)
FH - Usakti
Kajian yuridis hak pakai atas tanah bagi warga negara asing di Indonesia menurut Peraturan Pemerintah no. 103 Tahun 2015 tentang pemilikan rumah tempat tinggal atau hunian oleh orang asing yang berkedudukan di Indonesia
FH - Usakti
Kajian yuridis larangan rangkap jabatan/profesi bagi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah
FH - Usakti
Tinjauan mengenai pemberian izin lokasi terhadap penanaman modal dalam negeri (studi Putusan Nomor 06 K/fUN/2012)
FH - Usakti
Kajian yuridis tentang ganti rugi pengadaan tanah untuk pembangunan Bendungan Bener Di Kabupaten Purworejo.
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?