D
Dispensasi kawin merupakan mekanisme hukum yang diberikan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang belum mencapai batas usia minimum perkawinan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. sehubungan dengan dispensasi kawin tersebut, penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai: apakah yang menjadi alasan mendesak bagi dispensasi perkawinan menurut ketentuan hukum yang berlaku? dan apakah dispensasi perkawinan pada putusan nomor 42/pdt.p/2021/pa.tas. telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku? penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang didukung data primer, dianalisis secara kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. kesimpulan: alasan mendesak dalam dispensasi kawin belum memiliki konsep yang jelas dalam peraturan perundang-undangan sehingga penilaiannya sepenuhnya bergantung pada pertimbangan hakim. putusan nomor 42/pdt.p/2021/pa.tas pada dasarnya telah sesuai secara formil dengan ketentuan hukum yang berlaku, namun pertimbangan hakim dinilai belum sepenuhnya mencerminkan ketentuan pasal 16 perma nomor 5 tahun 2019 terkait penggalian latar belakang permohonan dan kepentingan terbaik bagi anak.
M
Marriage dispensation is a legal mechanism granted by the court to prospective spouses who have not yet reached the minimum legal age for marriage as stipulated by the applicable laws and regulations. this study addresses the following research questions: what constitutes urgent reasons for granting a marriage dispensation under the applicable legal provisions? and whether the marriage dispensation granted in decision number 42/pdt.p/2021/pa.tas is in accordance with the applicable legal provisions? this research is a descriptive normative legal study employing secondary data supported by primary data. the data were analyzed qualitatively, and conclusions were drawn using a deductive method. the findings indicate that the concept of urgent reasons for granting a marriage dispensation has not been clearly defined in the prevailing laws and regulations, leaving its assessment entirely to the discretion of judges. furthermore, decision number 42/pdt.p/2021/pa.tas is formally in accordance with the applicable legal provisions. however, the court\\\'s legal reasoning does not fully reflect the provisions of article 16 of supreme court regulation (perma) number 5 of 2019, particularly regarding the examination of the background of the application and the principle of the best interests of the child.