Kepatuhan lingkungan hidup oleh korporasi berdasarkan undang- undang lingkungan hidup dan implikasinya terhadap tanggung jawab sosial korporat (csr)

DETAIL KOLEKSI

Kepatuhan lingkungan hidup oleh korporasi berdasarkan undang- undang lingkungan hidup dan implikasinya terhadap tanggung jawab sosial korporat (csr)

Oleh : Arfy Frisnanto

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dhany Rahmawan

Subyek : Environmental law--Compliance;Social responsibility of business - Corporate

Kata Kunci : corporate social responsibility (CSR), plantation companies, environment

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002112005_Halaman-Judul.pdf
2.	2026_SK_SHK_010002112005_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002112005_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002112005_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002112005_Lembar-Pengesahan.pdf
6.	2026_SK_SHK_010002112005_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010002112005_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002112005_Bab-1.pdf
9.	2026_SK_SHK_010002112005_Bab-2.pdf
10.	2026_SK_SHK_010002112005_Bab-3.pdf
11.	2026_SK_SHK_010002112005_Bab-4.pdf
12.	2026_SK_SHK_010002112005_Bab-5.pdf
13.	2026_SK_SHK_010002112005_Daftar-Pustaka.pdf
14.	2026_SK_SHK_010002112005_Lampiran.pdf

Abstrak
Abstract

C Corporate social responsibility (csr) sebagai sarana untuk menegakkan tanggung jawab sosial dan hukum lingkungan. rumusan masalah penelitian ini (1) bagaimana pengaturan hukum positif tentang kewajiban kepatuhan lingkungan hidup dan pelaksanaan corporate social responsibility (csr) bagi perusahaan perkebunan di indonesia?.(2) bagaimana kesesuaian putusan no. 142/pid.b/lh/2020/pn.mnk dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tanggung jawab sosial perusahaan dan perlindungan lingkungan hidup?. tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaturan hukum dan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan lingkungan dan mandat untuk terlibat dalam tanggung jawab sosial perusahaan (csr). metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif. data yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai data sekunder. analisis dilakukan secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan norma hukum dan penerapannya dalam objek penelitian. menurut temuan penelitian, penerapan tanggung jawab sosial lingkungan sesuai dengan paradigma pemangku kepentingan dan konsep triple bottom line (laba, masyarakat, dan lingkungan) meningkatkan legitimasi sosial dan keberlanjutan operasi bisnis sekaligus mendorong keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. undang-undang no. 32 tahun 2009 dan keputusan no. 142/pid.b/lh/2020/pn.mnk konsisten. putusan ini memperkuat kerangka hukum indonesia dalam mengintegrasikan perlindungan lingkungan hidup dan tanggung jawab sosial perusahaan.

C Corporate social responsibility (csr) functions as an instrument for enforcing corporate social and environmental legal accountability. this study addresses two research questions: (1) how the positive legal framework regulates environmental compliance obligations and the implementation of csr for plantation companies in indonesia; and (2) the extent to which decision no. 142/pid.b/lh/2020/pn.mnk conforms to the prevailing laws and regulations governing corporate social responsibility and environmental protection. the objective of this research is to analyze the legal framework and corporate compliance with environmental regulations, as well as the mandate to implement csr.this research employs a normative juridical method with a descriptive approach. the data used are secondary data obtained through library research. the analysis is conducted qualitatively using deductive reasoning based on applicable legal norms and their application to the research object.the findings demonstrate that the implementation of environmental social responsibility in accordance with the stakeholder paradigm and the triple bottom line concept (profit, people, and planet) enhances social legitimacy and the sustainability of business operations while simultaneously promoting environmental sustainability and community welfare. furthermore, law no. 32 of 2009 and decision no. 142/pid.b/lh/2020/pn.mnk are substantively consistent. the decision therefore strengthens indonesiaâ€™s legal framework in integrating environmental protection with corporate social responsibility.