DETAIL KOLEKSI

Tanggung jawab perbuatan menjebol sistem pengamanan perbankan oleh pihak yangtidak berwenang (studi kasus bridalam putusan nomor 48/pid.sus/2023/pn.nga


Oleh : Pawen Ras

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Andi Widiatno

Kata Kunci : Cyber ​​Crime, Crime, Banking, Security System, Hacking;

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100317_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002100317_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100317_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100317_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100317_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100317_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100317_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100317_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002100317_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100317_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100317_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100317_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002100317_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002100317_Lampiran.pdf

( (e) perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam sistem transaksi dan layanan perbankan berbasis digital. namun, kemajuan tersebut juga memunculkan berbagai bentuk kejahatan siber, salah satunya berupa penjebolan sistem pengamanan perbankan. permasalahan hukum muncul ketika pelaku mengklaim perbuatannya dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan undang-undang sehingga menimbulkan perdebatan mengenai penerapan pasal 50 kitab undang-undang hukum pidana sebagai alasan pembenar. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku penjebolan sistem pengamanan perbankan serta mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan nomor 48/pid.sus/2023/pn.nga. rumusan masalah difokuskan pada penerapan pasal 50 kuhp dalam kasus kejahatan siber dan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana. metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus, dengan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi pidana yang dijatuhkan tergolong ringan. pertimbangan hakim dinilai telah mencerminkan asas legalitas, kepastian hukum, dan keadilan substantif.

T The development of information technology has brought significant changes in digital-based banking transaction and service systems. however, this progress has also given rise to various forms of cybercrime, one of which is the breach of banking security systems. legal problems arise when perpetrators claim their actions were carried out in the context of implementing statutory provisions, thus giving rise to debate regarding the application of article 50 of the criminal code as a justification. this study aims to analyze the appropriateness of imposing criminal sanctions on perpetrators of breaches of banking security systems and examine the judge\\\'s legal considerations in decision number 48/pid.sus/2023/pn.nga. the problem formulation focuses on the application of article 50 of the criminal code in cybercrime cases and the basis for the judge\\\'s considerations in issuing criminal sentences. the research method used is a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach, using primary, secondary, and tertiary legal materials. the results of the study indicate that the application of the criminal sanctions imposed is relatively light. the judge\\\'s considerations are considered to reflect the principles of legality, legal certainty, and substantive justice.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?