DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis rangkap jabatan menteri (studi kasus erick thohir sebagai menteri bumn dan ketua dewan pengawas danantara tahun 2024–2025)


Oleh : Reza Pahlevi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ali Rido

Kata Kunci : Minister, Dual Positions, Supervisory Board, Danantara, Checks and Balances

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100347_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002100347_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100347_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100347_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100347_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100347_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100347_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100347_Bab-1.pdf 15
9. 2026_SK_SHK_010002100347_Bab-2.pdf 13
10. 2026_SK_SHK_010002100347_Bab-3.pdf 11
11. 2026_SK_SHK_010002100347_Bab-4.pdf 29
12. 2026_SK_SHK_010002100347_Bab-5.pdf 2
13. 2026_SK_SHK_010002100347_Daftar-Pustaka.pdf 4
14. 2026_SK_SHK_010002100347_Lampiran.pdf 1

K Kasus rangkap jabatan erick thohir sebagai menteri bumn yang secara bersamaan menjabat sebagai dewan pengawas danantara menimbulkan permasalahan hukum dan konflik kepentingan serta pertanyaan mengenai dasar hukum yang dapat diterapkan serta pendekatan hukum yang digunakan untuk menilai legalitas tindakan tersebut. penelitian ini fokus pada dua pokok permasalahan yaitu apakah rangkap jabatan sebagai menteri bumn dan dewan pengawas danantara sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana implikasi hukum rangkap jabatan sebagai menteri bumn dan dewan pengawas danantara. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui kajian terhadap undang-undang nomor 39 tahun 2008 tentang kementerian negara, undang-undang nomor 1 tahun 2025 tentang danantara, undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, putusan mahkamah konstitusi, serta literatur hukum tata negara. analisis dilakukan secara kualitatif dengan logika deduktif dalam penarikan kesimpulan. hasil penelitian menunjukkan bahwa larangan rangkap jabatan bagi menteri bumn secara tegas diatur dalam pasal 23 uu 39/2008 dan pasal 56b uu 1/2025 dan putusan mk no. 128/puu-xxiii/2025. implikasi dari tindakan rangkap jabatan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, hilangnya prinsip check and balance dan tidak berjalannya prinsip good governance.

T The case of erick thohir holding concurrent positions as minister of state-owned enterprises (soes) while simultaneously serving as a member of the supervisory board of danantara gives rise to legal issues and conflicts of interest, as well as questions regarding the applicable legal basis and the legal approach used to assess the legality of such actions. this study focuses on two main issues, namely: (1) whether holding concurrent positions as minister of soes and member of the supervisory board of danantara is in accordance with the prevailing laws and regulations; and (2) what the legal implications are of holding concurrent positions as minister of soes and member of the supervisory board of danantara. the research method employed is normative legal research through an examination of law number 39 of 2008 on state ministries, law number 1 of 2025 on danantara, law number 30 of 2014 on government administration, constitutional court decisions, and constitutional law literature. the analysis is conducted qualitatively using deductive reasoning in drawing conclusions. the findings indicate that the prohibition of concurrent positions for the minister of soes is expressly regulated in article 23 of law no. 39/2008, article 56b of law no. 1/2025, and constitutional court decision no. 128/puu-xxiii/2025. the implications of holding such concurrent positions are that it is contrary to the law, undermines the principle of checks and balances, and results in the failure to uphold the principles of good governance.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?