P Pengaturan lalu lintas orang lintas negara merupakan wujud kedaulatan indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban nasional melalui hukum keimigrasian. pelanggaran keimigrasian oleh warga negara asing, khususnya pelanggaran izin tinggal, kerap terjadi dan menimbulkan persoalan penegakan hukum. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penegakan hukum terhadap pelanggaran administratif yang dilakukan oleh warga negara nigeria dalam putusan nomor 468/pid.sus/2021/pn bekasi berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian, serta menentukan sanksi yang tepat untuk diterapkan berdasarkan undang- undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. metode penelitian yang digunakan adalah normatif, sifat penelitiannya adalah deskriptif, kemudian sumber data yang digunakan adalah data sekunder, menggunakan teknik pengumpulan data studi dokumen, menggunakan analisis data kualitatif, dan cara pengambilan kesimpulannya adalah deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa perbuatan overstay merupakan pelanggaran administratif yang seharusnya diselesaikan melalui tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dan penangkalan sebagaimana diatur dalam pasal 78 undang-undang keimigrasian. penerapan sanksi pidana dalam perkara ini belum sejalan dengan asas ultimum remedium dan proporsionalitas hukum. oleh karena itu, penegakan hukum yang tepat terhadap pelanggaran administratif keimigrasian adalah melalui mekanisme administratif deportasi, bukan pemidanaan.