A Anak merupakan generasi penerus bangsa yang berperan penting dalam kehidupan suatu negara, sehingga pemenuhan hak anak merupakan hal yang harus diperhatikan. pemenuhan hak anak telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, yang diantara lainnya adalah undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan undang-undang nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak. namun dalam kenyataannya masih banyak anak yang hak nya belum terpenuhi secara optimal, hal ini dipengaruhi oleh kondisi keluarga, khususnya pada keluarga dengan perempuan sebagai kepala keluarga. perempuan yang menjadi kepala keluarga sering kali harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak, hal ini dapat menimbulkan tantangan dalam pemenuhan hak anak. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai perempuan kepala keluarga serta dampak perempuan sebagai kepala keluarga terhadap pemenuhan hak anak. metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan sosio-legal. hasil penelitian menunjukkan bahwa cedaw mengatur kesamaan antara tanggung jawab laki-laki dan perempuan dalam keluarga, baik selama masih dalam perkawinan maupun setelah putusnya perkawinan. namun dalam praktiknya masih banyak perempuan yang menganggung beban ganda sebagai pencari nafkah dan pengasuh anak. ketentuan pasa 31 ayat (3) undang-undang perkawinan yang menempatkan suami sebagai kepala keluarga sudah tidak selaras dengan realita saat ini. dampak terhadap pemenuhan hak anak terlihat dari terganggunya pemenuhan hak anak atas pendidikan, kesehatan, serta perkembangan sosial anak yang mempengaruhi kesejahteraan dan tumbuh kembang anak dimasa depan.