DETAIL KOLEKSI

Analisis putusan no 80/pdt.sus-phi/2023/pn.mdn tentangpenyelesaian sengketa hubungan industrial pemutusanhubungan kerja


Oleh : Wika Dewi Kamilah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Kata Kunci : Procedural Law of the Industrial Relations Court, Industrial Relations Disputes, Employment Terminat

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200123_Halaman-Judul.pdf 9
2. 2026_SK_SHK_010002200123_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200123_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200123_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200123_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200123_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200123_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200123_Bab-1.pdf 17
9. 2026_SK_SHK_010002200123_Bab-2.pdf 43
10. 2026_SK_SHK_010002200123_Bab-3.pdf 10
11. 2026_SK_SHK_010002200123_Bab-4.pdf 22
12. 2026_SK_SHK_010002200123_Bab-5.pdf 5
13. 2026_SK_SHK_010002200123_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2026_SK_SHK_010002200123_Lampiran.pdf 5

P Pemutusan hubungan kerja (phk) merupakan bentuk perselisihan hubungan industrial yang kerap menimbulkan permasalahan hukum, khususnya dalam klasifikasi perjanjian yang melandasi hubungan kerja ataupun proses penyelesaian sengketa yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah penyelesaian sengketa phk dalam putusan pengadilan hubungan industrial medan no. 80/pdt.sus-phi/2023/pn.mdn telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta apakah putusan pengadilan hubungan industrial no. 80/pdt.sus-phi/2023/pn. mdn telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?. penelitian ini menggunakan metode normatif dengan sifat deskriptif-analitis dan data sekunder yang didukung dengan bahan hukum primer, sekunder, serta tersier. berdasarkan penelitian yang dilakukan, secara formil penyelesaian sengketa yang dilakukan tidak melalui perundingan bipartrit dan telah melewati batas pengajuan gugatan namun demikian, majelis hakim tetap memeriksa dan memutuskan bahwa penggugat memiliki hubungan kerja yang didasarkan pada perjanjian waktu tertentu tanpa mempertimbangkan masa kerja selama 9 (sembilan) tahun dan sifat pekerjaan yang bersifat tetap sehingga melanggar ketentuan dalam undang-undang no. 13 tahun 2003 dan undang-undang no. 11 tahun 2020. oleh karena itu, terdapat kekeliruan hakim dalam menilai fakta hubungan kerja serta syarat-syarat prosedural dalam pengajuan gugatan.

T Termination of employment constitutes a form of industrial relations dispute that frequently gives rise to legal issues, particularly concerning the classification of employment agreements underlying the employment relationship and dispute settlement processes that are not conducted in accordance with prevailing laws and regulations. the problems examined in this study are whether the settlement of termination of employment disputes in the decision of the medan industrial relations court no. 80/pdt.sus-phi/2023/pn.mdn complies with the applicable laws and regulations, and whether the decision of the industrial relations court no. 80/pdt.sus-phi/2023/pn.mdn is consistent with the relevant statutory provisions. this study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data supported by primary, secondary, and tertiary legal materials. the results of the study indicate that, from a formal perspective, the dispute settlement process was conducted without bipartite negotiations and exceeded the statutory limitation period for filing a claim; nevertheless, the panel of judges proceeded to examine and adjudicate the case, concluding that the plaintiff had an employment relationship based on a fixed-term employment agreement without considering the nine (9) years of service and the permanent nature of the work. such considerations contravene the provisions of law no. 13 of 2003 and law no. 11 of 2020. therefore, the judges committed errors in assessing the factual employment relationship and the procedural requirements for filing the claim.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?