T Tanah sempadan sungai secara normatif merupakan kawasan lindung yang tidak diperuntukkan bagi kegiatan permukiman maupun pemberian hak atas tanah. namun, keterbatasan lahan perkotaan mendorong tumbuhnya permukiman masyarakat di kawasan tersebut, seperti yang terjadi di kampung lodan, jakarta utara. kondisi ini menimbulkan problematika yuridis ketika tanah sempadan sungai diusulkan sebagai objek redistribusi tanah dalam kerangka reforma agraria. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan tanah sempadan sungai sebagai tanah objek reforma agraria (tora) serta mengkaji permasalahan yuridis dalam pengusulan tanah sempadan sungai menjadi objek redistribusi tanah di kampung lodan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah sempadan sungai secara normatif tidak dapat dijadikan sebagai tora karena berstatus sebagai kawasan lindung yang dikuasai negara. namun, secara yuridis, tanah tersebut dapat ditetapkan sebagai objek reforma agraria setelah adanya perubahan status ruang dan status hukum sehingga tidak lagi termasuk dalam kawasan sempadan sungai. selain itu, pengusulan tanah sempadan sungai di kampung lodan menghadapi permasalahan berupa disharmoni regulasi, ketidakjelasan kelembagaan, serta kendala penentuan subjek dan jenis hak atas tanah. penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan hak kepemilikan bersama merupakan pilihan yang paling tepat untuk memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan kampung kota.