I Indonesia dan singapura sebagai dua negara dengan perkembangan pasar modal yang signifikan di kawasan asia tenggara sama-sama menghadapi tantangan dalam menjaga integritas dan keadilan pasar. perkembangan pasar modal memiliki peran strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi, namun di sisi lain menimbulkan potensi pelanggaran hukum, salah satunya praktik insider trading yang dapat merusak prinsip keadilan, keterbukaan, dan kepercayaan investor. praktik ini menjadi perhatian serius karena melibatkan penyalahgunaan informasi material non-publik oleh pihak tertentu untuk memperoleh keuntungan tidak wajar. permasalahan dalam penelitian ini difokuskan pada persamaan dan perbedaan pengaturan hukum mengenai pelaku insider trading serta penerapan penegakan hukumnya dalam kegiatan pasar modal di indonesia dan singapura. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perbandingan hukum, yang dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan studi kasus yang relevan. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan singapura sama-sama melarang insider trading, namun singapura memiliki pengaturan yang lebih luas dan tegas, khususnya dalam menjangkau pihak penerima informasi (tippee) serta mekanisme penegakan hukumnya. kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan sistem hukum memengaruhi efektivitas pengaturan dan penegakan hukum insider trading, di mana regulasi dan pengawasan yang lebih komprehensif berkontribusi pada terciptanya pasar modal yang lebih transparan dan berintegritas.