P Penundaan kewajiban pembayaran utang selanjutnya disebut pkpu merupakan mekanisme hukum penyelesaian utang piutang yang diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu (uuk-pkpu yaitu dengan rencana perdamaian. menjadi pokok permasalahan dalam skripsi ini membahas kesesuain putusan penolakan hakim dengan uuk-pkpu dan bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor. dalam putusan nomor 71/pdt.sus-pkpu/2024/pn niaga jkt.pst, terhadap permohonan pkpu yang diajukan oleh kreditor denny sadsunu wadsana terhadap developer pt karya cipta agung persada ditolak oleh pengadilan dengan pertimbangan sema nomor 3 tahun 2023 yang mengkhususkan permohonan pailit dan pkpu terhadap developer menjadi pembuktian tidak sederhana. penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan metodologi penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer seperti undang-undang dan putusan pengadilan, dan bahan hukum sekunder dari buku dan jurnal, kemudian akan dianalisis secara kualitatif dan menghasilkan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian bahwa penolakan permohonan pkpu tersebut tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku, dimana syarat permohonan pkpu yang dimaksud pada pasal 222 uuk-pkpu yaitu adanya utang terhadap dua atau lebih kreditor yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, terhadap keberadaanya dapat dibuktikan secara sederhana. dengan ditolaknya permohonan pkpu ini dengan menggunakan sema tersebut akan merugikan terhadap kreditor dari developer karena pengaturannya menjadikan terhadap developer menjadi tidak bisa dipailitkan juga pkpu dan ketidakpastian hukum bagi kreditor atas pelunasan utangnya. upaya hukum yang dapat dilakukan kreditor untuk mendapatkan haknya kembali yaitu dengan pengajuan kasasi kepada ma dan gugatan wanprestasi pada pengadilan negeri.