S Skripsi ini membahas mengenai penolakan permohonan koreksi atas klaim paten yang diajukan oleh suntory holdings limited, sebagaimana diputus oleh komisi banding paten. koreksi atas klaim paten merupakan mekanisme yang diperbolehkan dalam sistem hukum paten, sepanjang koreksi tersebut tidak memperluas atau mengubah ruang lingkup perlindungan yang telah ditetapkan dalam klaim awal. namun dalam praktiknya, permohonan koreksi sering kali menimbulkan perdebatan yuridis, khususnya ketika perubahan dianggap bersifat substansial. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara hukum alasan komisi banding paten menolak permohonan koreksi tersebut, serta menilai apakah penolakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dalam hukum paten, seperti asas kepastian hukum dan asas perlindungan terhadap pemegang hak. penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach). hasil penelitian menunjukkan bahwa penolakan komisi banding paten dilandaskan pada kekhawatiran bahwa koreksi yang dimohonkan oleh suntory holdings limited dapat memperluas cakupan klaim secara tidak sah, yang bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang nomor 13 tahun 2016 tentang paten. selain itu, koreksi tersebut juga dinilai tidak sepenuhnya konsisten dengan prinsip disclosure dan clarity sebagaimana disyaratkan dalam sistem paten. dengan demikian, penolakan tersebut mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian hukum dalam menjaga integritas sistem paten, sekaligus memberikan pelajaran penting bagi pemohon agar menyusun klaim secara tepat sejak awal pengajuan.