Pengajuan peninjauan kembali kedua atas dasar terdapat pertentangan putusan pidana terhadap pihak lain (studi putusan ma nomor 815/pk/pdt/2024 dalam sengketa pt antam tbk melawan budi said)
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2026
Pembimbing 1 : Rinandu Kusumajaya Ningrum
Kata Kunci : Second Judicial Review, Contested Decision, Criminal Decision, Civil Procedure Law, PT Antam Tbk
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2026_SK_SHK_010002200124_Halaman-Judul.pdf | 9 | |
| 2. | 2026_SK_SHK_010002200124_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | 2026_SK_SHK_010002200124_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | 2026_SK_SHK_010002200124_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | 2026_SK_SHK_010002200124_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | 2026_SK_SHK_010002200124_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2026_SK_SHK_010002200124_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | 1 | |
| 8. | 2026_SK_SHK_010002200124_Bab-1.pdf | 20 | |
| 9. | 2026_SK_SHK_010002200124_Bab-2.pdf | 32 |
|
| 10. | 2026_SK_SHK_010002200124_Bab-3.pdf | 16 |
|
| 11. | 2026_SK_SHK_010002200124_Bab-4.pdf | 24 |
|
| 12. | 2026_SK_SHK_010002200124_Bab-5.pdf | 4 | |
| 13. | 2026_SK_SHK_010002200124_Daftar-Pustaka.pdf | 6 | |
| 14. | 2026_SK_SHK_010002200124_Lampiran.pdf | 1 |
|
S Sengketa jual beli emas antara pt antam tbk melawan budi said merupakan perkara perdata yang menimbulkan persoalan penting mengenai penerapan peninjauan kembali kedua sebagai upaya hukum luar biasa dalam hukum acara perdata indonesia. penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan mekanisme peninjauan kembali kedua serta menilai ketepatan pertimbangan hukum mahkamah agung dalam putusan nomor 815/pk/pdt/2024. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif-analitis. data yang digunakan merupakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa peninjauan kembali kedua pada dasarnya merupakan pengecualian yang sangat terbatas terhadap asas bahwa peninjauan kembali hanya dapat diajukan satu kali. dalam perkara ini, mahkamah agung mengabulkan permohonan pt antam tbk karena ditemukan pertentangan antara putusan perdata dan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap, keduanya berkaitan dengan transaksi emas di belm antam surabaya. pertentangan tersebut dinilai memenuhi ketentuan pasal 67 huruf e undang-undang mahkamah agung sebagaimana dipertegas dalam sema nomor 4 tahun 2016. mahkamah agung juga menilai putusan pidana yang telah inkracht membuktikan adanya tindak pidana penipuan oleh pegawai pt antam tbk, sehingga pertimbangan dalam putusan perdata sebelumnya tidak lagi selaras. dengan demikian, peninjauan kembali kedua dipahami sebagai instrumen korektif untuk menjaga kepastian hukum, keadilan, dan konsistensi putusan pengadilan.
T The gold sale and purchase dispute between pt antam tbk and budi said is a civil case that raises important issues regarding the application of a second judicial review as an extraordinary legal remedy in indonesian civil procedure law. this study aims to analyze the application of the second judicial review mechanism and assess the accuracy of the supreme court\\\'s legal considerations in decision number 815/pk/pdt/2024. this study uses a normative legal method with a descriptive-analytical nature. the data used are secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials, then analyzed qualitatively by drawing deductive conclusions. the results of the study indicate that the second judicial review is essentially a very limited exception to the principle that a judicial review can only be filed once. in this case, the supreme court granted pt antam tbk\\\'s application because it found a conflict between the civil decision and the criminal decision that had permanent legal force, both related to the gold transaction at belm antam surabaya. the dispute is deemed to comply with the provisions of article 67 letter e of the supreme court law as emphasized in sema number 4 of 2016. the supreme court also considers the criminal decision that has become final and binding to prove the existence of criminal fraud by pt antam tbk employees, so that the considerations in the previous civil decision are no longer consistent. thus, the second judicial review is understood as a corrective instrument to maintain legal certainty, justice, and consistency of court decisions.