DETAIL KOLEKSI

Perlindungan hukum nasabah perbankan terhadap data dalam sistem layanan informasi keuangan

Oleh : Jasmine Farah Dita

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Siti Nurbaiti

Kata Kunci : Legal Protection

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200052_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200052_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200052_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200052_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200052_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200052_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200052_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200052_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200052_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200052_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200052_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200052_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200052_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200052_Lampiran.pdf

P Perkembangan digitalisasi sektor perbankan mendorong penggunaan sistem layanan informasi keuangan (slik) yang dikelola oleh otoritas jasa keuangan sebagai sarana penyediaan informasi debitur. dalam praktiknya, masih ditemukan kesalahan pencatatan data yang dapat mengakibatkan kerugian bagi nasabah, seperti penolakan kredit dan terganggunya reputasi keuangan. penelitian ini membahas dua pokok permasalahan, yaitu bagaimana pengaturan data dalam sistem layanan informasi keuangan serta bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah perbankan atas data dalam sistem layanan informasi keuangan. penelitian menggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder sebagai data utama yang didukung data primer melalui wawancara. data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, putusan pengadilan, dan dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara induktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan data slik diatur dalam undang-undang perbankan, undang-undang perlindungan konsumen, undang-undang pengembangan dan penguatan sektor keuangan, serta peraturan ojk mengenai pelaporan dan permintaan informasi debitur. perlindungan hukum bagi nasabah diberikan melalui perlindungan preventif berupa pengaturan hak, kewajiban, prinsip kehati-hatian, serta mekanisme koreksi data, dan perlindungan represif melalui penyelesaian sengketa serta pertanggungjawaban bank apabila terjadi kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan data yang mengakibatkan kerugian bagi nasabah.

T The digitalization of the banking sector has accelerated the implementation of the financial information service system (sistem layanan informasi keuangan/slik), administered by the financial services authority (otoritas jasa keuangan/ojk), as a platform for providing debtor information. in practice, however, inaccuracies in data recording continue to occur, resulting in adverse consequences for customers, including credit application rejections and damage to their financial reputation. this study examines two principal issues: (1) the legal framework governing data within the financial information service system, and (2) the legal protection afforded to banking customers concerning data maintained within the financial information service system. this research employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach, utilizing secondary data as the primary source, supplemented by primary data obtained through interviews. the data were collected through library research involving legislation, books, academic journals, and court decisions, and were analyzed qualitatively using an inductive method of reasoning. the findings indicate that the regulation of data within the financial information service system is governed by the banking law, the consumer protection law, the law on the development and strengthening of the financial sector, and financial services authority regulations concerning debtor information reporting and requests. legal protection for banking customers is provided through preventive measures, including the regulation of rights and obligations, the application of the prudential principle, and mechanisms for data correction, as well as repressive measures through dispute resolution and bank liability in cases of errors or negligence in data management that result in losses to customers.

Koleksi Terkait (Kata Kunci = 47 Judul)

Analisis yuridis terhadap perlindungan hak cipta konten musik pada platform digital, studi kasus antara pt. aquarius dengan bigo technology
FH - Usakti
Perlindungan hak anak korban tindak pidana jarimah : analisis putusan nomor 22/jn/2021 ms.aceh berdasarkan qanun aceh
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pemegang sertipikat tanah elektronik di kota tangerang selatan pasca peraturan menteri atr/kbpn nomor 3 tahun 2023
FH - Usakti
Tanggung jawab pengangkut terhadap kerusakan dan kehilangan barang yang diangkut
FH - Usakti
Perlindungan terhadap hak kreditur separatis dalam pembatalan permohonan pkpu dan pailit (studi putusan nomor 300/pdt. sus-pkpu/2023/pn niaga jkt pst jo. putusan nomor 664 k/pdt.sus-pailit/2024)
FH - Usakti
Perlindungan hukum tentang pemberian kompensasi dan ganti rugi terhadap korban meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di wilayah Tangerang
FH - Usakti
Analisa yuridis mengenai perlindungan hukum terhadap istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga
FH - Usakti
Pengalihan hak tanggungan secara sepihak milik tommy rishi oleh bank sbi indonesia (studi putusan nomor 2430k/pdt/2022
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap nasabah akibat kegagalan debit dalam transaksi perbankan dengan menggunakan kartu debit berdasarkan peraturan Bank Indonesia tentang Penyelenggaraan Kegiatan Alat Pembayaran Dengan Menggunakan Kartu
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap warga dalam sengketa pertanahan dengan TNI AL di Desa Alas Tlogo Kecamatan Lekok Kabupaten Pasuruan - Provinsi Jakarta Timur 5.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai tindak pidana pemerasan oleh anak 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana persetubuhan oleh anggota polri yang tidak mendapatkan ganti rugi (studi putusan pengadilan negeri banjarmasin nomor 892/pid.b/2021/pn bjm)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pt pegadaian akibat barang jaminan bukan milik pemberi gadai (studi putusan nomor 49/pid.b/2023/pn mnd)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian waralaba yang terjadi wanprestasi (studi pada putusan nomor 25/pdt.g/2022/pn srl)
FH - Usakti
Analisis pemenuhan hak pendidikan anak yang berhadapan dengan hukum dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan putusan nomor 36/pid.sus-anak/2024/pn.mdn
FH - Usakti
Hubungan kerja kontraktual berdasarkan target antara dealer dengan sales counter (studi kasus pada pt x)
FH - Usakti
Perlindungan pemegang hak siar tayangan sepak bola milik k-vision menurut undang-undang nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta.
FH - Usakti
\"perlindungan hukum bagi pemilik sertifikat hak atas tanah terdahulu yang tumpang tindih (overlapping) (studi putusan nomor 193/pdt.g/2019/pn bks)\"
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pembeli dalam jual beli tanah dan bangunan akibat itikad tidak baik dari developer setia mekar residence 2
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah terhadap penerbitan sertipikat oleh kantor pertanahan (studi kasus ahli waris dengan pt global kurnia grahatama)
FH - Usakti
Tinjauan yuridis mengenai perlindungan hukum merek terkenal Lexus di Indonesia berdasarkan Undang-Undang nomor 15 tahun 2001 tentang merek kajian pada kasus lexus versus Prolexus 5.0
FH - Usakti
Pentingnya informed consent dalam menghindari malapraktik kedokteran (Studi pustaka)
FKG - Usakti
Perlindungan hukum terhadap penumpang PT. Lion Mentari Airlines atas keterlambatan penerbangan (Selama 31 Juli-1 Agustus 2016) 4.0
FH - Usakti
Tinjauan yuridis perlindungan hukum kepemilikan tanah milik H. Abdul Rachman Saleh dalam kaitannya dengan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PT. Baktiparamita Putrasama dan Ng Ming Hong (Studi Kasus Putusan No.230/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel) 4.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum penerima pengalihan kredit pemilikan rumah yang tidak disertai pembebanan hak tanggungan (studi putusan pengadilan negeri Denpasar nomor: 41/pdt.g/2017/ pn.dps)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum pemegang merek acc yang memiliki reputasi baik di masyarakat (Studi Putusan No 52/Pdt.Sus-Merek/2018/PN.Jkt.Pst) 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap peserta BPJS kesehatan yang ditolak rumah sakit 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap Hubei Yuli Abrasive Belts Group CO. LTD sebagai pemegang hak atas merek Sharpness berdasarkan Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis (studi putusan nomor 7K/PDT.Sus-HKI/2018)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta lagu yang karya ciptanya diunduh tanpa izin melalui internet.
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pemegang hak merek asing terkenal K. Brothers di Indonesia berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis.
FH - Usakti
Perbandingan perlindungan hukum terhadap kreditur antara perjanjian peer to peer lending dengan perjanjian pemberian kredit perbankan atas risiko gagal bayar debitur (studi terhadap pt. Bank x cabang d.i panjaitan jakarta timur dengan pt. Akseleran keuangan inklusif indonesia) 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum pemegang polis asuransi dalam hal perusahaan asuransi di pailitkan 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam jual beli tanah hak guna bangunan (studi Putusan Pengadilan Tinggi No. 517/Pdt/2018/PT.Dki)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum dan kepastian hukum pemegang sertifikat hak milik mengenai tumpang tindih kepemilikan tanah (studi kasus putusan no. 18/g/2014/ ptun.bjm) 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap pencipta logo asosiasi pengusaha komputer Indonesia (Apkomindo) berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi pemilik hak atas tanah yang haknya dialihkan dengan jual beli fiktif (studi putusan Pengadilan Negeri Klaten nomor: 50/PDT.G/2012/PN.Klt)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum PT. Inter Sports Marketing sebagai pemegang lisensi siaran piala dunia FIFA 2014 di Indonesia atas komersialisasi tanpa izin oleh pihak lain (Studi kasus putusan nomor: 10/hki.hak cipta/2016/pn.niaga.sby.)
FH - Usakti
Perlindungan hukum bagi nasabah (Hj. Nur’ainy Harun) terkait hilangnya dana tabungan pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk KCU Jakarta Selatan berdasarkan peraturan di bidang perbankan 5.0
FH - Usakti
Tanggung jawab pelaku usaha atas produk pangan olahan kedaluwarsa berdasarkan Undang-Undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen (Studi Kasus terhadap peredaran produk pangan olahan PT PRS) 3.5
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap penumpang atas terjadinya pembatalan penerbangan berdasarkan Undang-Undang nomor 1 tahun 2009 tentang Penerbangan (Studi Kasus: PT Citilink Indonesia dari Bandara Halim Perdanakusuma Menuju Yogyakarta)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap fotografer atas penggunaan karya foto tanpa izin berdasarkan undang–undang nomor 28 tahun tentang hak cipta (studi putusan nomor 57/Pdt.sus-hakcipta/ 2017/PN.Niaga. Jkt.Pst)
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap kreditor konkuren yang tidak mendaftarkan piutangnya dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 5.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum terhadap penumpang pesawat penyandang disabilitas atas penolakan maskapai penerbangan Etihad tujuan Jakarta-Geneva (analisis studi putusan nomor.846/Pdt. G/2016/ PNJkt.Sel)
FH - Usakti
Analisis yuridis perlindungan hukum terhadap merek Felix Buhler Ag, atas kesamaan merek dengan merek Felix Buhler milik Sumpena Rahardja berdasarkan Undang-Undang No 20 Tahun 2016
FH - Usakti
Perlindungan hukum korban kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (studi kasus Putusan Nomor: 28/Pid.Sus/2017/PN Cms Tahun 2017) 0.0
FH - Usakti
Perlindungan hukum konsumen terhadap klausula baku dalam perjanjian pembiayaan multiguna antara AKM dengan PT. SIF berdasarkan Undang-Undang nomor 21 Tahun 2011 Juncto Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013
FH - Usakti
Analisis terhadap persamaan dan perbedaan dalam perlindungan hukum wanita yang di poligami (studi kasus Indonesia dan Mesir)
FH - Usakti
Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?