D Di indonesia, letter of credit atau l/c diatur oleh peraturan pemerintah no. 1 tahun 1982, dan peraturan anggota dewan gubernur no. 23/21/padg/2021, serta mengacu pada standar internasional uniform customs and practice 600. l/c memiliki dua prinsip pokok, yaitu prinsip independensi, dan prinsip keterikatan pada dokumen. meski aman, l/c dapat menimbulkan sengketa akibat kurangnya pemahaman, bahkan disalahgunakan seperti kasus pembobolan bank bni senilai rp1,2 triliun menggunakan 41 l/c fiktif. permasalahannya, yaitu bagaimana pengaturan prinsip independensi dan keterikatan pada dokumen l/c menurut ucp 600?, dan apakah penerapan kedua prinsip pada putusan nomor 22/pid.sus-tpk/2021/pt.dki sesuai peraturan perundang-undangan? penelitian ini mengunakan metode normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder sebagai data utamanya, dianalisis secara kualitatif, dan penarikan kesimpulan secara deduktif. kesimpulan penelitian ini adalah prinsip independensi dalam ucp 600 menetapkan bahwa l/c terpisah dari kontrak dasar, dan bank hanya terikat pada kesesuaian dokumen tanpa mempertimbangkan kontrak tersebut; putusan nomor 22/pid.sus-tpk/2021/pt.dki menerapkan prinsip independensi, dan keterikatan l/c yang mewajibkan bank membayar berdasarkan kesesuaian dokumen tanpa mempertimbangkan kontrak dasar, namun tetap mengutamakan keadilan substantif, dan pemberantasan korupsi di atas formalitas prosedural dengan tidak memberikan imunitas pidana ketika l/c disalahgunakan untuk tujuan melawan hukum.