P Pemerintah menaikkan tarif pajak pertambahan nilai menjadi 12 persen sekaligus memberikan insentif bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sehingga menimbulkan persoalan yuridis mengenai keselarasan pengaturannya dan akibat hukumnya terhadap asas keuangan negara. penelitian ini mengkaji kesesuaian pengaturan insentif ppn dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 serta akibat hukumnya menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, didukung data sekunder dan dianalisis secara kualitatif penelitian hukum. kesimpulan ditarik secara deduktif dari norma umum ke penerapan khusus terkait insentif ppn kendaraan listrik. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan insentif pajak pertambahan nilai bagi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam peraturan menteri keuangan belum sepenuhnya selaras dengan undang-undang nomor 7 tahun 2021 dan menimbulkan akibat hukum berupa pengurangan penerimaan negara yang berdampak pada pemenuhan asas keadilan, akuntabilitas, dan efektivitas pengelolaan keuangan negara menurut undang-undang nomor 17 tahun 2003, sehingga diperlukan harmonisasi kebijakan agar pemberian insentif pajak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. oleh karena itu, diperlukan harmonisasi kebijakan agar pemberian insentif pajak sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.