P Penelitian ini mengenai disparitas penjatuhan pidana terhadap penyalahguna narkotika golongan i di indonesia, di mana hakim kerap tidak konsisten dalam menerapkan sistem rehabilitatif yang diamanatkan undang-undang nomor 35 tahun 2009. hal ini terlihat pada putusan nomor 679/pid.sus/2023/pn jkt.tim yang menjatuhkan pidana penjara, berbeda dengan putusan nomor 1054/pid.sus/2023/pn jkt.utr dan putusan nomor 03/pid.sus/2021/pn jkt.utr yang menjatuhkan pidana rehabilitasi. rumusan masalah yang dibahas adalah bagaimana pertimbangan hakim yang menyebabkan perbedaan penjatuhan pidana tersebut dan apakah penjatuhan pidana tersebut mencerminkan tujuan rehabilitatif atau tidak. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif, melalui studi kepustakaan menggunakan data sekunder dengan sumber bahan hukum primer dan sekunder. data dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menunjukkan adanya ketidakseragaman pertimbangan hakim dalam memidana penyalahguna narkotika golongan i dikarenakan subjektivitas hakim yang mengesampingkan tujuan rehabilitatif dari undang-undang nomor 35 tahun 2009, maka diharapkan hakim tunduk kepada tujuan rehabilitatif dari undang-undang nomor 35 tahun 2009.