P Penelitian ini membahas fenomena parkir liar di ruang milik jalan yang marak ditemui di wilayah kota bekasi yang disebabkan oleh adanya tumpang tindih kewenangan, perbedaan penafsiran terhadap dasarhukum penindakan, serta kurangnya koordinasi yang terstruktur antara kepolisian dan dinas perhubungan di lapangan. permasalahannya adalah bagaimana pembagian kewenangan dan upaya harmonisasi peraturan hukum kepolisian republik indonesia dan dinas perhubungan kota bekasi dalam penindakan langsung parkir di ruang milik jalan berdasarkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. metode yangdigunakan adalah metode penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif analitis, menggunakan data sekunder yang didukung data primer, teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan,dianalisis secara kualitatif, dan disimpulkan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara normatif, kepolisian dan dinas perhubungan kota bekasi telah memiliki kewenangan masing-masing dalam penindakan parkir di ruang milik jalan, dalam pelaksanaannya di lapangan belum berjalan secara optimal. penindakan masih bersifat situasional, adanya tumpang tindih kewenangan yang belum jelas sehingga menyebabkan koordinasi antarinstansi melemah dan tidak terkoordinir dengan baik. adapun upaya harmonisasi peraturan hukum keduanya belum berjalan secara berkelanjutan dan belum menimbulkan efek jera bagi para pelanggar.