U Undang-undang nomor 43 tahun 2008 tentang wilayah negara telahmenjabarkan mengenai wilayah-wilayah perbatasan indonesia, yangsalah satunya berada di aruk kabupaten sambas provinsi kalimantanbarat, oleh karena itu, diperlukan perhatian lebih terhadappengelolaan wilayah tersebut. permasalahan skripsi ini adalahbagaimanakah peran badan nasional pengelolaan perbatasan(bnpp) pembangunan kawasan perbatas negara di aruk kabupatensambas provinsi kalimantan barat berdasarkan peraturan badanpengelolaan perbatasan nomor 5 tahun 2024 tentang rencana aksipengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan tahun2024 serta bagaimana faktor pendukung dan penghambat padaimplementasi kebijakan pembangunan kawasan perbatasan negaradi aruk kabupaten sambas provinsi kalimantan barat oleh badannasional pengelolaan perbatasan (bnpp). penelitian inimenggunakan data primer dan data sekunder dan diolah secarakualitatif dan di kumpulkan secara studi kepustakaan kemudian diitarikkesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukan bahwaperan bnpp dalam pembangunan kawasan perbatasan aruk padatahun anggaran 2024 belum terlaksana secara optimal berdasarkanperaturan bnpp 5 tahun 2024. selain itu, adanya beberapa faktorfaktor penghambat dalam merealisasikan program-program bnpptersebut seperti sumber daya manusia, teknologi dan keterbatasaneknomi.