DETAIL KOLEKSI

Upaya pemerintah kota batam dalam melindungi kelestarian satwa appendix dan lingkungan di kawasan industri tanjung riau, batam provinsi kepulauan riau


Oleh : Reggy Fazrin Febrian

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Ninuk Wijiningsih

Kata Kunci : Kata Kunci: Satwa Appendix, Pemerintah Kota Batam, BBKSDA Riau, Perlindungan Lingkungan, Konservasi

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100344_Halaman-Judul.pdf
2. 2025_SK_SHK_010002100344_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100344_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100344_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100344_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100344_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100344_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100344_Bab-1.pdf
9. 2025_SK_SHK_010002100344_Bab-2.pdf 36
10. 2025_SK_SHK_010002100344_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100344_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100344_Bab-5.pdf
13. 2025_SK_SHK_010002100344_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2025_SK_SHK_010002100344_Lampiran.pdf

I Indonesia memiliki kewajiban konstitusional dan internasional dalammenjaga kelestarian lingkungan dan satwa liar, termasuk spesies dalamdaftar appendix cites. kota batam, khususnya kawasan industri tanjungriau, menjadi wilayah yang rentan terhadap perdagangan ilegal satwadilindungi karena letaknya yang strategis di jalur lintas negara.permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah upaya yangdilakukan oleh pemerintah kota batam dalam melindungi kelestarian satwaappendix dan lingkungan kawasan industri tanjung riau berdasarkanperaturan daerah kota batam no 8 tahun 2014, dan apakah kendala yangdihadapi pemerintah kota batam dalam melindungi kelestarian satwaappendix dan lingkungan di kawasan industri dan solusinya. penulisanskripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptifmenggunakan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif denganmengambil kesimpulan melalui metode deduktif. hasil penelitianmenunjukkan upaya perlindungan yang dilakukan mencakup kegiatanpengawasan di pelabuhan dan bandara, edukasi masyarakat, sertapenindakan hukum, namun belum berjalan optimal dan memerlukan revisi.keterbatasan sdm, kurangnya kerja sama aktif pemkot, serta minimnyapartisipasi masyarakat memperparah kondisi. kompleksitas jaringanpenyelundupan, didukung lokasi perbatasan, pengawasan lemah, dankecepatan pergerakan barang, menjadi tantangan besar, dan berpotensidisalahgunakan. sehingga diperlukan implementasi sumber daya pusatsecara optimal, peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemkot melaluimou, pemanfaatan teknologi modern serta peningkatan partisipasimasyarakat.

I Indonesia has both constitutional and international obligations to preserve the environment and wildlife, including species listed in the cites appendices. batam city, particularly the industrial area of tanjung riau, is vulnerable to the illegal trade of protected wildlife due to its strategic location along international transit routes.the issue addressed in this study is: what efforts have been made by the batam city government to protect the sustainability of appendix-listed wildlife and the environment in the tanjung riau industrial area based on batam city regional regulation no. 8 of 2014, and what obstacles does the batam city government face in protecting the sustainability of appendix-listed wildlife and the environment in the industrial area, as well as the possible solutions?this thesis employs normative legal research with a descriptive approach, using secondary data analyzed qualitatively and drawing conclusions through a deductive method.the findings of the study indicate that protective efforts include monitoring activities at ports and airports, public education, and legal enforcement. however, these efforts have not been fully effective and require revision. human resource limitations, lack of active cooperation from the city government, and minimal community participation exacerbate the situation. the complexity of smuggling networks, supported by the border location, weak supervision, and rapid movement of goods, poses major challenges and risks of exploitation.therefore, optimal implementation of central resources, increased collaboration and synergy with the city government through memorandums of understanding (mous), utilization of modern technology, and enhanced public participation are necessary.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?