S Sulih suara atau dubbing mulai populer dalam industri perfilman Indonesia ketika impor film asing dari luar negeri ke Indonesia mulai meningkat. Hak Dubber (pelaku sulih suara) sebagai pelaku pertunjukan sering kali kurang diakui meskipun memberikan kontribusi signifikan terhadap keberhasilan karya animasi. Adapun rumusan masalah dalam tulisan ini adalah bagaimana perlindungan terhadap Hak Terkait pelaku pertunjukan atas film animasi yang diterjemahkan melalui metode sulih suara (Dubbing dan apa upaya yang dapat dilakukan oleh Ade Bibier selaku pelaku pertunjukan atas film animasi Spongebob Squarepants yang ditayangkan di Global TV. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis normatif, yang sifatnya deskriptif analitis, dengan menggunakan data primer melalui wawancara dan sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder melalui studi kepustakaan. Pengolahan data penelitian dilakukan secara kualitatif dan pengambilan kesimpulan dengan logika deduktif. Kesimpulan: Perlindungan terhadap hak terkait dubber dalam film animasi dengan metode sulih suara telah diatur dalam serangkaian instrumen, seperti UU HC, TRIPS, WIPO, WPPT, dan Konvensi Roma 1961, namun implementasi dalam perlindungan bagi dubber sebagai pelaku pertunjukan belum maksimal. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memperjuangkan Hak Terkait beserta hak moral dan hak ekonomi nya bisa melaui beberapa jalur hukum yang dilindungi oleh UUHC, litigasi maupun non-litigasi. Dibutuhkan penguatan perlindungan hukum terhadap dubber melalui regulasi yang lebih spesifik, pengawasan terhadap pelaksanaan kontrak kerja, dan peningkatan kesadaran akan pentingnya hak terkait dalam mendukung keadilan bagi pelaku pertunjukan.