DETAIL KOLEKSI

Akibat hukum keberadaan investasi asing pada sektor industri semen di indonesia


Oleh : Yogi Prasetyo

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Sri Bakti Yunari

Pembimbing 2 : Novina Sri Indiraharti

Kata Kunci : Law Investment, Cement Industry

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002102015_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002102015_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002102015_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002102015_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002102015_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002102015_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002102015_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002102015_Bab-1.pdf 16
9. 2026_SK_SHK_010002102015_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002102015_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002102015_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002102015_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002102015_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002102015_Lampiran.pdf

P Pasal 33 undang-undang dasar 1945 menegaskan prinsip demokrasi ekonomi dan kedaulatan ekonomi yang adil, menjadi landasan hukum pembangunan nasional, termasuk pengaturan investasi. investasi, baik domestik maupun asing, berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengembangan sumber daya manusia. kerangka hukum investasi diindonesia telah berkembang mulai dari uu no. 1/1967 hingga uu no. 25/2007 dan uu no. 6/2023, didukung peraturan presiden nomor 49 tahun 2021 sebagai daftar negatif investasi (dni), yang memetakan sektor usaha tertutup maupun terbuka dengan persyaratan. industri semen, sebagai sektor strategis penyedia bahan infrastruktur, terbuka untuk investasi asing namun dengan persyaratan tertentu. namun, liberalisasi investasi asing melalui perpres 49/2021 menimbulkan overcapacity, dominasi perusahaanasing, praktik predatory pricing, dan ketidakpastian hukum bagi industri semen domestik, termasuk pt semen indonesia sebagai bumn. kondisi ini bertentangan dengan asas keseimbangan kemajuan, kemandirian ekonomi, dan perlindungan kepentingan nasional sebagaimana diatur dalam uu penanaman modal dan uud 1945. penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan deskriptif, analisis kualitatif, dan data sekunder utamadari peraturan perundang-undangan serta data primer wawancara. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu penguatan regulasi yang menjamin kepastian hukum, perlindungan industri dalam negeri, dan pengelolaan investasi asing yang seimbang untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi yang berkelanjutan, sejalandengan prinsip demokrasi ekonomi dan kedaulatan nasional.

A Article 33 of the 1945 constitution of the republic of indonesia affirms the principles of economic democracy and equitable economic sovereignty, serving as the legal foundation for national development, including investment regulation. investment, both domestic and foreign, plays a crucial role in economic growth, job creation, and human resource development. the legal framework for investment in indonesia has evolved from law no. 1 of 1967 to law no. 25 of 2007 and law no. 6 of 2023, supported by presidential regulation no. 49 of 2021 concerning the negative investment list, which classifies business sectors as either closed or open with specific requirements.the cement industry, as a strategic sector supplying infrastructure materials, is open to foreign investment subject to certain conditions. however, the liberalization of foreign investment through presidential regulation no. 49 of 2021 has led to overcapacity, dominance of foreign companies, predatory pricing practices, and legal uncertainty for the domestic cement industry, including pt semen indonesia as a state-owned enterprise. this situation contradicts the principles of balanced progress, economic independence, and protection of national interests as stipulated in the investment law and the 1945 constitution.this research employs a normative legal method with a descriptive approach, qualitative analysis, and primary reliance on secondary data from statutory regulations, supported by primary interview data. the findings indicate the need to strengthen regulations that ensure legal certainty, protect domestic industries, and manage foreign investment in a balanced manner in order to achieve sustainable infrastructure and economic development, in line with the principles of economic democracy and national sovereignty.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?