( (e) masalah pertanahan di indonesia seringkali berkaitan dengan sengketa tanah yang melibatkan pemalsuan dokumen atau tumpang tindih sertipikat yang menyebabkan ketidakpastian hukum atas kepemilikan tanah. penelitian ini berfokus pada kasus tumpang tindih sertipikat tanah antara h. abdullah dan kamal hidayat di kota cilegon, yang tercatat dalam putusan pengadilan negeri serang nomor 66/pdt.g/2023/pn.srg. penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum dan tanggung jawab badan pertanahan nasional (bpn) dalam perkara tumpang tindih sertipikat tanah berdasarkan putusan pengadilan negeri serang nomor 66/pdt.g/2023/pn.srg. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis, dengan pendekatan kualitatif. sumber data yang digunakan meliputi data sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen, undang-undang, dan putusan pengadilan, serta wawancara dengan narasumber yang berkompeten. penelitian ini menemukan bahwa perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah ditegakkan melalui putusan pengadilan, sementara overlapping sertipikat terjadi akibat kelalaian administratif badan pertanahan nasional (bpn) dalam verifikasi data fisik dan data yuridis serta penetapan batas. upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan adalah melalui gugatan perdata di pengadilan untuk membatalkan sertipikat yang salah dan mendapatkan ganti rugi. penelitian ini juga menyoroti pentingnya penerapan asas kehati-hatian dalam administrasi pertanahan untuk mencegah terjadinya sengketa di masa depan.