K Kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (pkpu) merupakan instrumen hukum yang digunakan dalam penyelesaian sengketa utang piutang antara kreditur dan debitur. rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana akibat hukum terhadap hak-hak kreditur separatis yang putusan pkpu dan kepailitannya dibatalkan dalam putusan nomor 664 k/pdt.sus- pailit/2024 jo. 300/pdt.sus-pkpu/2023/pn niaga jkt pst; dan (2) bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak kreditur terkait kepailitan dalam kasus putusan nomor 300/pdt.sus- pkpu/2023/pn niaga jkt pst jo. putusan nomor 664 k/pdt.sus- pailit/2024. metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kreditur separatis dalam sistem kepailitan telah diatur secara normatif dalam uu no. 37 tahun 2004, namun dalam praktiknya masih terdapat inkonsistensi, khususnya terkait pembuktian sederhana dan keberadaan penjamin utang yang menimbulkan tafsir berbeda di tingkat kasasi. pembatalan pernyataan pailit oleh mahkamah agung berdampak pada terhambatnya hak eksekusi kreditur atas jaminan, yang secara normatif seharusnya tetap dapat dijalankan. oleh karena itu, diperlukan harmonisasi antara ketentuan uu kepailitan dan uu jaminan kebendaan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap hak kebendaan para kreditur dalam proses kepailitan.