P Pembebasan tanah untuk pembangunan infrastruktur publik seperti bendungan merupakan bentuk pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum yang harus menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak warga negara atas tanah. didalam pengadaan tanah terutama mengenai pemberian ganti kerugian. permasalahan hukumnya adalah; bagaimana pembebasan tanah dan pemberian ganti rugi untuk pembangunan bendungan cibeet dan cijurey di kabupaten bogor; apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan pengadaan tanah untuk pembangunan bendungan serta upaya sarapenyelesaiannya. tipe penelitian ini adalah yuridis-normatif yang bersifat penelitian deskriptif analitis. data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari undang-undang dan data primer yang diperoleh melalui wawancara. hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembebasan tanah untuk pembangunan bendungan cibeet dan cijurey telah mengikuti peraturan yang berlaku, meliputi; persiapan, perencanaan, pelaksanaan hingga nantinya akan memasuki tahapan penyerahan hasil. sementara untuk penetapan pemberian ganti rugi yang dilakukan oleh pemerintah berdasarkan standar penilaian indonesia dengan tetap mempertimbangkan njop terakhir sebagai dasar patokan pemberian ganti rugi yang akan diberikan. mengenai adanya kendala yang dihadapi oleh panitia pengadaan tanah yaitu adanya data kepemilikkan yang tidak sesuai, dan pembayaran ganti rugi yang belum ada kepastian. upaya yang dilakukan oleh panitia pengadaan tanah adalah dengan memberikan pendekatan dan sosialisasi secara terus menerus;