P Phk merupakan pemberhentian karyawan dari suatu organisasi/perusahaan sehingga tidak ada lagi hubungan kerja di antara keduanya. kasus ini dengan menggunakan studi putusan nomor 363/pdt.sus-phi/2022/pn.jkt.pst. & putusan nomor 18/pdt.sus-phi/2019/pn.jap dengan pokok masalah 1) apakah hak-hak normatif yang diterima oleh pekerja/buruh dalam kedua putusan sudah sesuai dengan undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020?. 2) bagaimana hak-hak normatif sebelum dan setelah adanya undang-undang cipta kerja nomor 11 tahun 2020 terkait putusan nomor 363/pdt.sus-phi/2022/pn.jkt.pst dan putusan nomor 18/pdt.sus-phi/2019/pn.jap?. metode penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian normatif dan bersifat deskriptif analitis, menggunakan sumber data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan diolah secara kualitatif dengan menggunakan kesimpulan deduktif. kesimpulan penelitian ini adalah: 1) pemenuhan upah sebagai hak normatif yang menjadi kewajiban seorang pengusaha/pemberi kerja harus lebih diperhatikan sebagaimana ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. 2) upaya yang harus dilakukan oleh pt. y dan pt. f yang melakukan phk terhadap pekerja harus ingat juga mengenai ketentuan terhadap pemenuhan kewajiban yang harus dibayarkan.