Rekonstruksi pengaturan masa transisi jabatan dprd pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024

DETAIL KOLEKSI

Rekonstruksi pengaturan masa transisi jabatan dprd pasca putusan mahkamah konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024

Oleh : Nurul Saputra

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Ali Rido

Pembimbing 2 : Ali Rido

Kata Kunci : Constitutional Court Decision Number 135/PUU-XXII/2024, National Election, Regional Election, Region

Status Posting : Published

Status : Lengkap

File Repositori

No.	Nama File	Hal.
1.	2026_SK_SHK_010002100460_Halaman-Judul.pdf	8
2.	2026_SK_SHK_010002100460_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf	1
3.	2026_SK_SHK_010002100460_Surat-Hasil-Similaritas.pdf	1
4.	2026_SK_SHK_010002100460_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf	1
5.	2026_SK_SHK_010002100460_Lembar-Pengesahan.pdf	1
6.	2026_SK_SHK_010002100460_Pernyataan-Orisinalitas.pdf	1
7.	2026_SK_SHK_010002100460_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf	1
8.	2026_SK_SHK_010002100460_Bab-1.pdf
9.	2026_SK_SHK_010002100460_Bab-2.pdf	13
10.	2026_SK_SHK_010002100460_Bab-3.pdf	12
11.	2026_SK_SHK_010002100460_Bab-4.pdf	30
12.	2026_SK_SHK_010002100460_Bab-5.pdf
13.	2026_SK_SHK_010002100460_Daftar-Pustaka.pdf	6
14.	2026_SK_SHK_010002100460_Lampiran.pdf	1

Abstrak
Abstract

( (e) putusan mahkamah konstitusi nomor 135/puu-xxii/2024 mengubah sistem penyelenggaraan pemilu di indonesia dengan pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah. perubahan tersebut menimbulkan persoalan hukum mengenai jabatan dprd pada masa transisi, khususnya terkait potensi kekosongan jabatan dprd akibat belum adanya pengaturan yang jelas. penelitian ini berpijak pada analisis pertimbangan hukum putusan mahkamah konstitusi tersebut serta mengkaji rekonstruksi pengaturan jabatan dprd pada masa transisi. penelitian hukum normatif ini, dilakukan dengan menilai aspek sinkronisasi hukum yang disajikan secara deskriptif. data yang digunakan berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan, pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah bertujuan mewujudkan penyelenggaraan pemilu yang lebih efektif dan demokratis. namun, putusan tersebut belum mengatur pengisian jabatan dprd pada masa transisi, sehingga diperlukan rekonstruksi pengaturan. rekonstruksinya dapat dilakukan melalui pilihan sebagai berikut: a) membiarkan kekosongan jabatan dprd hingga pemilu daerah serentak dilaksanakan; b) memperpanjang masa jabatan dprd guna menjaga kesinambungan pemerintahan daerah; c) mengisi jabatan dprd melalui penunjukan sementara untuk mencegah kekosongan kelembagaan, namun berpotensi menimbulkan masalah legitimasi demokratis; d) memendekkan masa jabatan dprd pada periode tertentu untuk menyesuaikan siklus pemilu daerah yang baru.

( (e) constitutional court decision number 135/puu-xxii/2024 altered the election administration system in indonesia by separating national elections from regional elections. this change gave rise to legal issues concerning regional house of representatives (dprd) positions during the transition period, particularly regarding the potential for vacancies due to the absence of clear regulations. this study is grounded in an analysis of the legal reasoning behind the constitutional court\\\'s decision and examines the reconstruction of regulations governing dprd positions during the transition. this normative legal research assesses aspects of legal synchronization and presents the findings descriptively. dataâ€”comprising primary, secondary, and tertiary legal materialsâ€”were collected through literature review and analyzed qualitatively using a deductive method. the research findings indicate that separating national and regional elections aims to achieve a more effective and democratic election process. however, the decision does not address the filling of dprd positions during the transition period, necessitating a reconstruction of the regulatory framework. such reconstruction could be achieved through the following options: a) allowing dprd positions to remain vacant until the simultaneous regional elections are held; b) extending the dprd term of office to maintain the continuity of local governance; c) filling dprd positions via interim appointments to prevent institutional vacancies, albeit with the potential to raise issues regarding democratic legitimacy; or d) shortening the dprd term for a specific period to align with the new regional election cycle.