P Pengisian jabatan direktur jenderal bea dan cukai kementerian keuangan dari perwira tinggi militer menimbulkan perdebatan karena jabatan tersebut merupakan jabatan pimpinan tinggi yang pada prinsipnya diisi melalui mekanisme seleksi terbuka berdasarkan sistem merit. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian pengisian jabatan tersebut dengan ketentuan lelang terbuka menurut peraturan perundang-undangan serta akibat hukumnya dalam peraturan perundang-undangan. pokok permasalahan yang diajukan adalah bagaimana prosedur pengisian jabatan dirjen bea dan cukai dari ketentuan lelang terbuka perwira tinggi militer dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan dan bagaimana akibat hukum pengangkatan perwira tinggi militer sebagai dirjen bea dan cukai oleh kemenkeu sesuai peraturan perundang-undangan. tipe penelitian yang digunakan adalah tipe normatif dan bersifat deskriptif, melalui penggunaan data sekunder sebagai pendukung data primer. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, serta dianalisis secara kualitatif, dan pengambilan kesimpulan dilakukan secara deduktif. berdasarkan hasil penelitian kesimpulan bahwa pengisian jabatan direktur jenderal bea dan cukai harus memperhatikan ketentuan mengenai sistem merit, seleksi terbuka, serta persyaratan pengangkatan pejabat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. selain itu, penempatan perwira tinggi militer dalam jabatan sipil harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam undang-undang tentang aparatur sipil negara dan undang-undang tentang tentara nasional indonesia agar tercipta kepastian hukum, profesionalitas, dan tata kelola pemerintahan yang baik.