A Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan yang didasarkan pada kesepakatan para pihak danmot and bertujuan memberikan kepastian hukum melalui putusan yang bersifat final and binding. prinsip tersebut kerap tereduksi oleh intervensi pengadilan umum, khususnya melalui pemeriksaan dan pembatalan putusan arbitrase. fenomena ini tercermin dalam putusan mahkamah agung nomor 941b/pdt.sus-arb/2024, di mana pengadilan umum tidak hanya mengadili perkara yang telah diputus oleh bani tetapi juga membatalkan putusan arbitrase dengan alasan-alasan yang tidak memenuhi ketentuan limitatif sebagaimana diatur dalam pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 1999. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis batas kewenangan peradilan umum terhadap sengketa yang telah terikat klausula arbitrase serta mengkaji penerapandan pembuktian alasan pembatalan putusan arbitrase dalam putusan tersebut. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis, yang menggunakan data sekunder. data sekunder tersebut diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menilai konsistensi antara ketentuan normatif dan pertimbangan hukum dalam praktik peradilan dan kesimpulan diambil secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengadilan umum telah melampaui kompetensinya dengan mengadili dan membatalkan putusan bani tanpa terpenuhinya unsur- unsur pasal 70 undang-undang nomor 30 tahun 1999, serta tanpa didahului pembuktian melalui putusan pengadilan sebagaimanadipersyaratkan undang-undang. praktiktersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, melemahkan prinsip kompetensiabsolut arbitrase, dan mengaburkan finalitas putusan arbitrase.