P Pemutusan hubungan kerja (phk) merupakan isu sentral dalamhukum ketenagakerjaan karena berimplikasi langsung terhadapkeberlangsungan hidup pekerja serta stabilitas hubungan industrial.pasca berlakunya undang-undang nomor 6 tahun 2023 tentangcipta kerja dan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2021, dikenalkonsep baru berupa pemutusan hubungan kerja dengan alasanmendesak yang memberikan fleksibilitas lebih besar bagi pengusaha.ketentuan tersebut tidak disertai dengan definisi dan batasan yangjelas, sehingga berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum sertamembuka ruang terjadinya phk sepihak yang merugikan pekerja.penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penerapanphk dengan alasan mendesak yang dilakukan oleh pt investasidigital nusantara terhadap hairul anwar dalam putusan nomor275/pdt.sus-phi/2023/pn.jkt.pst dengan ketentuan peraturanperundang-undangan yang berlaku, serta mengkaji akibat hukum yangtimbul dari putusan tersebut. metode penelitian yang digunakanadalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif analitis,melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus.bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer,sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif. hasil penelitianmenunjukkan bahwa penerapan alasan mendesak dalam perkaraputusan belum sepenuhnya memenuhi prinsip kepastian hukum danperlindungan pekerja, khususnya terkait pembuktian pelanggaran danpemenuhan prosedur phk. putusan tersebut menegaskan bahwaalasan mendesak tidak dapat digunakan secara serta-merta tanpadasar objektif dan mekanisme hukum yang adil. diperlukan penafsiranyang restriktif dan penguatan regulasi turunan guna menjaminkeseimbangan kepentingan antara pekerja dan pengusaha sertamewujudkan keadilan dalam hubungan industrial.