( (e) salah satu tindak kejahatan yang menjadi fenomena saat ini adalah kekerasan seksual. kekerasan seksual menimbulkan dampak yang sangat kompleks bagi korban. sehingga pemerintah ikut berperan penting dalam pemberian perlindungan serta pemenuhan hak bagi korban kekerasan seksual berupa restitusi. adapun rumusan permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana pengaturan restitusi dalam tindak pidana kekerasan seksual berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual (putusan nomor 62/pid.sus/2023/pn.cjr)?; dan (2) apakah pembayaran restitusi oleh pelaku tindak pidana kekerasan seksual merupakan sanksi pidana tambahan dalam putusan nomor 62/pid.sus/2023/pn.cjr berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual?tipe penelitian pada penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif, bersifat deskriptif, menggunakan data sekunder dan data primer dengan studi kepustakaan serta wawancara sebagai pelengkap analisis, dianalisis secara kualitatif dengan penarikan kesimpulan menggunakan logika deduktif.adapun hasil penelitian ini yaitu pengaturan hak restitusi terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual dalam putusan pengadilan nomor 62/pid.sus/2023/pn.cjr didasari oleh pasal 12 ayat (1) jo. pasal 16 undang-undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual serta peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2022. dalam putusan nomor 62/pid.sus/2023/pn.cjr, pembayaran restitusi berdasarkan undang-undang nomor 12 tahun 2022 merupakan hak dari korban tindak pidana kekerasan seksual. adapun dalam peraturan tersebut restitusi merupakan pidana tambahan, hal ini juga diperkuat dengan pasal 66 ayat (1) huruf d kuhp dan pasal 178 sampai dengan pasal 182 kuhap. namun, apabila mengacu kepada pasal 10 kuhp yang lama, restitusi bukan merupakan pidana tambahan.