P Perkembangan pasar modal menuntut adanya sistem pengawasan yang mampu menjamin terciptanya perdagangan efek yang teratur, wajar, dan efisien. pt bursa efek indonesia (“bei”) sebagai penanggung jawab atas sistem pengawasan tersebut dan juga sebagai self regulatory organization (sro) memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi administratif, termasuk sanksi suspensi, kepada anggota bursa yang melanggar ketentuan. permasalahan dalam penelitian ini adalah apakah pengenaan sanksi suspensi oleh bei terhadap pt universal broker indonesia (“ubis”) telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan serta apakah gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh ubis terhadap bei merupakan upaya hukum yang tepat. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif. pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis terhadap putusan pengadilan negeri jakarta selatan nomor 215/pdt/g/2024/pn.jkt.sel. bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan yang didukung dengan wawancara sebagai data pelengkap.hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenaan sanksi suspensi oleh bei telah dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh undang-undangan nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal serta telah memenuhi prosedur sebagaimana diatur dalam keputusan direksi pt bursa efek indonesia nomor kep-00085/bei/10-2011 tentang peraturan iii-f tentang sanksi, dengan keadaan penyebab pengenaan sanksi adalah karena ubis tidak memenuhi ketentuan modal kerja bersih disesuaikan (mkbd) sebagaimana diatur dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor peraturan otoritas jasa keuangan nomor 52/pojk.04/2020 tentang pemeliharaan dan pelaporan modal kerja bersih disesuaikan. penelitian ini juga mendapatkan kesimpulan bahwa berdasarkan tata cara yang diatur dalam kep-00085/bei/10-2011, gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan ubis bukan merupakan langkah hukum yang tepat, mengingat telah diatur secara tegas upaya administratif melalui pengajuan keberatan kepada otoritas jasa keuangan setelah keberatan kepada bei ditolak. dengan demikian, gugatan perbuatan melawan hukum merupakan upaya hukum sepihak yang tidak sesuai dengan tata cara pengajuan keberatan yang berlaku