DETAIL KOLEKSI

Ketidaksesuaian tempat dan fasilitas penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dalam putusan nomor 8/pid.sus-anak/2025/pn jkt.sel


Oleh : Maria Angelina Butar Butar

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Setiyono

Kata Kunci : Law of Criminal Procedure, Child Protection Law, Juvenile Detention, Temporary Juvenile Placement Ce

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200170_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002200170_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200170_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200170_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200170_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200170_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200170_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200170_Bab-1.pdf 18
9. 2026_SK_SHK_010002200170_Bab-2.pdf 56
10. 2026_SK_SHK_010002200170_Bab-3.pdf 8
11. 2026_SK_SHK_010002200170_Bab-4.pdf 21
12. 2026_SK_SHK_010002200170_Bab-5.pdf 4
13. 2026_SK_SHK_010002200170_Daftar-Pustaka.pdf 6
14. 2026_SK_SHK_010002200170_Lampiran.pdf 8

P Penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum (abh) telah diatur secara khusus dalam undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. namun, keterbatasan sarana kerap menimbulkan kendala kelembagaan dalam praktiknya. adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penahanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum menurut ketentuan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak dan bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum akibat ketidaksesuaian tempat dan fasilitas penahanan. metode penelitian menggunakan pendekatan hukum normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa penempatan muhammad athar safaraz di lpks sentra mulya jaya memang mampu mengakomodasi kebutuhan dasar, psikologis, dan pendidikan anak, namun hal ini membuktikan fungsi lpas sebagai tempat penahanan utama belum terlaksana optimal. lebih lanjut, perlindungan hukum saat ini baru terpenuhi melalui bentuk preventif, baik substantif berupa pemenuhan hak dasar maupun prosedural berupa pengawasan lembaga terkait. sebaliknya, mekanisme perlindungan represif yang tegas belum diatur diatur dalam uu sppa. oleh sebab itu, diperlukan penguatan regulasi, penyiapan infratstruktur lpas, dan kesamaan pemahaman aparat penegak hukum demi perlindungan anak guna menjamin perlindungan hukum yang lebih efektif.

D Detention of children in conflict with the law (abh) is specifically regulated under law number 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system. however, infrastructure limitations frequently give rise to institutional constraints in practice. the research questions in this study are: how is the detention of children in conflict with the law executed according to the provisions of law number 11 of 2012 on the juvenile criminal justice system, and what constitutes legal protection for children in conflict with the law arising from inadequate detention facilities and venues. this study employs a normative legal research method with a descriptive-analytical approach and deductive reasoning for drawing conclusions. the results indicate that while the placement of muhammad athar safaraz at the lpks sentra mulya jaya successfully accommodated the child\\\'s basic, psychological, and educational needs, it demonstrates that the function of the lpas as the primary detention facility has not been optimally fulfilled. furthermore, current legal protection is only satisfied through preventive measures, both substantive in terms of fulfilling basic rights and procedural, through institutional oversight. conversely, firm repressive protection mechanisms are not yet explicitly regulated under the juvenile criminal justice system law. therefore, strengthening regulations, preparing lpas infrastructure, and establishing a unified understanding among law enforcement officers are required to ensure more effective legal protection for children

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?