P Pengangkatan jabatan asn pasca demosi secara normatif wajib memenuhi masa hukuman disiplin dan masa tunggu sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dan peraturan bkn nomor 6 tahun 2022, namun praktiknya nuryanti diangkat sebagai direktur bina perluasan kesempatan kerja kementerian ketenagakerjaan sebelum seluruh ketentuan terpenuhi sehingga menimbulkan permasalahan mengenai kesesuaian pengangkatan dan implikasi hukumnya. pokok permasalahan penelitian ini adalah pengangkatan nuryanti sebagai direktur bina perluasan kesempatan kerja kementerian ketenagakerjaan dan implikasi hukum pengangkatan nuryanti sebagai direktur bina perluasan kesempatan kerja kementerian ketenagakerjaan menurut peraturan perundang-undangan. metode penelitian yang digunakan adalah tipe normatif dengan sifat deskriptif. data yang digunakan yaitu data sekunder. hasil penelitian menunjukkan bahwa pengangkatan nuryanti sebagai direktur binas perluasan kesempatan kerja kementerian ketenagakerjaan tidak sesuai dengan pasal 8 ayat (4) huruf a peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2021 dan pasal 54 ayat (2) peraturan bkn nomor 6 tahun 2022 karena dilakukan ketika nuryanti masih menjalani hukuman disiplin berat dan belum memenuhi masa tunggu untuk dapat diangkat kembali dalam jabatan. pengangkatan tersebut berimplikasi hukum berupa cacat substansi pada keputusan administrasi sehingga berpotensi dicabut atau dibatalkan berdasarkan undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan, serta menimbulkan ketidakpastian hukum terhadap status jabatan yang diperoleh dan berpotensi menjadi objek sengketa tata usaha negara.