P Pengelolaan flight information region di atas wilayah udara indonesia yang beberapa masih didelegasikan kepada singapura menimbulkan implikasi hukum yang signifikan terhadap pelaksanaan kedaulatan udara indonesia. hal ini tergambar nyata dalam kasus penerbangan ethiopian airlines eth 3728 yang memasuki wilayah udara indonesia tanpa izin. permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah: apakah indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan penegakan hukum terhadap pesawat udara asing yang memasuki wilayah udaranya tanpa izin meskipun fir wilayah tersebut dikelola oleh singapura? dan apa kaitannya antara pendelegasian pengelolaan fir dengan terjadinya pelanggaran kedaulatan wilayah udara indonesia pada kasus ethiopian airlines eth 3728. penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif dan deskriptif, dengan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan juga data tambahan berupa hasil wawancara. kesimpulannya indonesia memiliki kewenangan yang sah untuk melakukan penegakan hukum terhadap pesawat udara asing yang memasuki wilayah udaranya tanpa izin berdasarkan pasal 1 konvensi chicago 1944, terlepas dari fakta bahwa fir di wilayah tersebut dikelola oleh singapura, karena pendelegasian fir tidak berarti pengalihan kedaulatan. selain itu, pendelegasian pengelolaan fir kepada singapura terbukti memiliki keterkaitan dengan terjadinya pelanggaran kedaulatan dalam kasus ethiopian airlines eth 3728.