P Penyalahgunaan narkotika di indonesia masih menjadi permasalahan yang kompleks. meskipun undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika mengutamakan rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu, praktik peradilan masih menunjukkan kecenderungan menjatuhkan pidana penjara. permasalahan tersebut terlihat dalam putusan nomor 1069/pid.sus/2021/pn jkt.utr, di mana terdakwa telah memperoleh rekomendasi rehabilitasi dari tim asesmen terpadu, tetapi tetap dijatuhi pidana penjara. penelitian ini bertujuan menganalisis dasar dan pertimbangan hukum majelis hakim serta mengkaji pembaruan hukum acara pidana agar penerapan rehabilitasi dapat dilakukan secara konsisten. penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan sifat deskriptif, pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual yang dianalisis secara kualitatif. hasil penelitian menunjukkan bahwa majelis hakim mendasarkan putusan pada terpenuhinya unsur pasal 127 ayat (1) huruf a uu narkotika, namun belum memberikan pertimbangan yang memadai terhadap rekomendasi rehabilitasi serta tidak mengaitkannya dengan pasal 54, pasal 103, dan pasal 127 ayat (2) uu narkotika. penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan pembaruan hukum acara pidana melalui penguatan kedudukan hasil asesmen terpadu, penyusunan sentencing guidelines, dan penerapan mekanisme drug court guna mewujudkan penerapan rehabilitasi yang lebih konsisten bagi pengguna narkotika aktif.