DETAIL KOLEKSI

Kajian ambang batas parlemen dalam pemilu legislatif: studi terhadap putusan mahkamah konstitusi nomor 116/puu-xxi/2023


Oleh : Zidan Hardiansyah

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Muhammad Imam Nasef

Kata Kunci : Parliamentary Threshold, Constitutional Court, Open Legal Policy, Legislative Elections, Constitutio

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100452_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002100452_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100452_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100452_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf
5. 2026_SK_SHK_010002100452_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100452_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100452_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf
8. 2026_SK_SHK_010002100452_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002100452_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002100452_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002100452_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002100452_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002100452_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002100452_Lampiran.pdf

P Parliamentary threshold merupakan instrumen penyederhanaan sistem kepartaian dalam pemilu dpr yang diatur dalam pasal 414 ayat (1) undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum menimbulkan perdebatan akibat tidak sejalanya dengan nilai-nilai konstitusi. penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penilaian mahkamah konstitusi dalam putusan nomor 116/puu-xxi/2023 mengenai konstitusionalitas norma parliamentary threshold serta menganalisis implikasi hukum dan ketatanegaraan terhadap pemilu legislatif tahun 2029. metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif serta penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil analisis menunjukkan bahwa mahkamah sebagai negative legislator tidak menyatakan norma tersebut inkonstitusional setelah menyatakan ambang batas parlemen tidak didasarkan pada metode yang rasional, proporsional, dan berbasis kajian ilmiah serta berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional. melainkan, sikap mahkamah konstitusi dapat dikatakan berpindah peran menjadi quasi positive legislator karena pada putusanya mahkamah memutuskan untuk memberi perumusan dengan syarat-syarat yang ditentukan sehingga menilai norma ambang batas parlemen kostitusional bersyarat. pertimbangan tersebut juga menunjukkan inkonsistensi dan berimplikasi pada ketidakpastian hukum dalam reformulasi parliamentary threshold menjelang pemilu dpr tahun 2029.

T The parliamentary threshold, as an instrument for simplifying the party system in elections for the house of representatives (dpr), is regulated under article 414 paragraph (1) of law number 7 of 2017 on general elections. however, its implementation has generated considerable debate due to its perceived inconsistency with constitutional values. this study aims to analyze the constitutional court\\\'s assessment in decision number 116/puu-xxi/2023 regarding the constitutionality of the parliamentary threshold provision and to examine its legal and constitutional implications for the 2029 legislative elections. this research employs a descriptive normative legal method using a qualitative approach, with conclusions drawn through deductive reasoning. the findings indicate that the constitutional court, in its capacity as a negative legislator, did not declare the parliamentary threshold provision unconstitutional, despite acknowledging that the threshold was not formulated based on rational, proportional, and scientifically grounded methods and that it has the potential to conflict with constitutional principles. instead, the court\\\'s position may be regarded as having shifted toward that of a quasi-positive legislator, as it reformulated the provision by imposing specific conditions, thereby declaring the parliamentary threshold to be conditionally constitutional. this reasoning also demonstrates inconsistency in the court\\\'s legal considerations and has implications for legal uncertainty regarding the reformulation of the parliamentary threshold ahead of the 2029 dpr legislative elections.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?