DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis terhadap tindak pidana korupsi dana lembaga perkreditan desa (studi putusan nomor 7/pid.sus-tpk/2022/pn dps)


Oleh : Bianda Devita

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dian Adriawan Dg Tawang

Kata Kunci : Corruption Offense, Village Credit Institution, State Finances, Embezzlement in Office

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200315_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200315_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200315_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200315_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200315_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200315_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200315_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200315_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200315_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200315_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200315_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200315_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200315_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200315_Lampiran.pdf

P Penyalahgunaan dana lembaga perkreditan desa (lpd) merupakansalah satu permasalahan yang masih sering terjadi di bali. dalampraktiknya, penyalahgunaan dana lpd kerap diproses sebagai tindakpidana korupsi, meskipun kedudukan dana lpd sebagai keuangannegara masih menimbulkan perbedaan pendapat. permasalahan yangdikaji dalam penelitian ini adalah apakah perbuatan terdakwa telahsesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan undang-undangnomor 20 tahun 2001 serta apakah alasan hakim dalam menjatuhkanputusan telah sesuai dengan ketentuan hukum. penelitian inimenggunakan metode penelitian hukum normatif yang bersifatdeskriptif dengan data sekunder yang dianalisis secara kualitatif. hasilpenelitian menunjukkan bahwa perbuatan terdakwa belum memenuhiunsur pasal 2 ayat (1) uu pemberantasan tindak pidana korupsikarena unsur delik “dapat merugikan keuangan negara” tidakterpenuhi. oleh karena itu, penerapan pasal tersebut belum tepat danperbuatan terdakwa lebih sesuai dikualifikasikan sebagai tindakpidana penggelapan dalam jabatan. terkait alasan hakim, penilaianhakim atas terpenuhinya unsur “secara melawan hukum” dan“memperkaya diri sendiri atau orang lain” telah sesuai dengan faktapersidangan, namun penilaian atas unsur “merugikan keuangannegara” belum didukung analisis memadai mengenai status hukumdana lpd, sehingga putusan yang menyatakan terdakwa melakukankorupsi berdasarkan pasal 2 ayat (1) uu tipikor masih dapatdiperdebatkan secara yuridis.

T The misappropriation of village credit institution (lpd) funds is a recurring issue in bali. in practice, such misappropriation is frequently prosecuted as a corruption offense, even though the classification of lpd funds as state finances remains a subject of debate. this study examines whether the defendant\\\'s actions met the criteria established in article 2, paragraph (1) of law number 31 of 1999 (as amended by law number 20 of 2001) and whether the judge\\\'s reasoning in rendering the verdict adhered to legal provisions. the study employs a normative legal research method with a descriptive approach, utilizing secondary data analyzed qualitatively. the findings indicate that the defendant\\\'s actions did not satisfy the elements of article 2, paragraph (1) of the law on the eradication of corruption crimes, as the element of \\\"potentially causing financial loss to the state\\\" was not met. consequently, the application of that article is deemed inappropriate; the defendant\\\'s actions are more accurately classified as the criminal offense of embezzlement in office. regarding the judge\\\'s reasoning, the assessment concerning the elements of acting \\\"unlawfully\\\" and \\\"enriching oneself or another person\\\" aligned with the facts revealed during the trial; however, the assessment regarding the element of \\\"causing financial loss to the state\\\" lacked an adequate analysis of the legal status of lpd funds. thus, the verdict finding the defendant guilty of corruption under article 2, paragraph (1) of the law on the eradication of corruption crimes leaves room for legal debate.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?