S Seiring berjalannya waktu, pemerintah menyadari besarnya potensi pangsa pasar aset kripto dan tingginya peminat transaksi digital di kalangan masyarakat Indonesia. Dalam upaya meregulasi penggunaan asep kripto di Indonesia, Kementerian Keuangan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 68/PMK.03/2022 yang mengatur tentang pempajakkan dari aset kripto menjadi acuan bahwa pemerintah Indonesia melihat kripto sebagai komoditas. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan, penerapan dan pengawasan aset kripto sebagai objek pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan di Indonesia dan bagaimana kewenangan kelembagaan terhadap industri aset kripto dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak atas aset kripto di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini tipe normatif, bersifat deskriptis analitis, data yang digunakan bahan hukum primer yang didukung dengan bahan hukum sekunder. Analisis secara kualitatif dan penarikan kesimpulan menggunakan cara deduktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa berdasarkan Surat Menko Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 mengklasifikasikan Aset Kripto sebagai komoditi digital. Baippebti memiliki sejumlaih kewenaingain yaing dinilaii sesuaii dailaim mengaitur kebijaikain aisset kripto di Indonesiai. Dalam hal Pajak Pertambahan Nilai angka dikali dengan nilai berupa uang atas Aset Kripto yang diterima oleh Penambang Aset Kripto, maka PPN = 1% dari 11%. Adapun untuk pengaturan pajak PPh dikenai pajak penghasilan dengan tarif sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) dari nilai transaksi Aset Kripto.