( (e) skripsi ini mengkaji apakah prosedur prosedur pengajuan permohonan pkpu terhadap lembaga asuransi yang diajukan oleh kreditor perorangan telah sesuai dengan ketentuan undang undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan pkpu serta apakah akibat hukum dari putusan mahkamah agung nomor 647/k.pdt.sus-pailit/2021 yang membatalkan homologasi terhadap kedudukan para kreditur permasalahan tersebut dikaji berdasarkan ketentuan undang-undang nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sektor perasuransian. penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif yang bersifat deskriptif analitis dengan menggunakan data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pkpu terhadap perusahaan asuransi pada dasarnya mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 37 tahun 2004, mulai dari pengajuan permohonan pkpu, pemberian pkpu sementara, pkpu tetap, penyusunan dan pemungutan suara atas rencana perdamaian, hingga pengesahan perdamaian (homologasi). namun mahkamah agung dalam putusan nomor 647/k.pdt.sus-pailit/2021 membatalkan homologasi karena permohonan pkpu oleh kreditor perorangan dinilai bertentangan dengan pasal 50 undang-undang nomor 40 tahun 2014 tentang perasuransian, yang mensyaratkan bahwa permohonan pkpu terhadap perusahaan asuransi hanya dapat diajukan oleh ojk. pembatalan tersebut berimplikasi pada berakhirnya proses pkpu beserta akibat hukumnya, mengembalikan kedudukan para pihak, serta mempertegas pentingnya legal standing dan kompetensi absolut dalam perkara pkpu sektor perasuransian di indonesia.