P Praktik dumping dalam perdagangan internasional dapat menimbulkan kerugian materill terhadap industri dalam negeri sehingga diperlukan mekanisme penegakan hukum anti dumping yang sesuai dengan ketentuan world trade organization (wto). rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa persamaan dan perbedaan pengaturan mekanisme penegakan hukum terhadap kasus anti dumping antara indonesia dan tiongkok; dan bagaimana penerapan ketentuan mekanisme anti dumping dalam penegakan hukum pada kasus di indonesia dan tiongkok. penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan sifat deskriptif analitis yang menggunakan pendekatan perbandingan hukum. data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa indonesia dan tiongkok sama-sama mendasarkan pengaturan anti dumping pada pasal vi general agreement on tariffs and trade (gatt) 1994 dan agreement on implementation of article vi of gatt 1994 (anti dumping agreement), serta mensyaratkan pembuktian adanya dumping, kerugian material, dan hubungan kausalitas. perbedaannya terletak pada struktur kelembagaan dan tahapan penetapan hasil penyelidikan, di mana indonesia menerapkan pembagian kewenangan antara komite anti dumping indonesia (kadi), menteri perdagangan, dan menteri keuangan, sedangkan tiongkok memusatkan kewenangan pada ministry of commerce (mofcom) dengan mekanisme preliminary determination dan final determination. penerapan mekanisme anti dumping pada kasus hot rolled coil of other alloy steel (hrc alloy) di indonesia dan stainless steel billet serta hot rolled stainless steel plates/coils di tiongkok menunjukkan bahwa kedua negara telah menerapkan ketentuan anti dumping sesuai prinsip-prinsip wto melalui prosedur penyelidikan yang objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.