DETAIL KOLEKSI

Implementasi peraturan gubernur dki nomor 16 tahun 2024 tentang pembebasan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan bagi pensiunan pegawai negeri sipil


Oleh : Cindy Lauddini Cahyadi

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Januardo Sulung Partogi Sihombing

Kata Kunci : Land and Building Tax Exemption, Civil Servant Pensioners, Policy Implementation, DKI Jakarta Govern

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200030_Halaman-Judul.pdf 12
2. 2026_SK_SHK_010002200030_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200030_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200030_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200030_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200030_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200030_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200030_Bab-1.pdf 20
9. 2026_SK_SHK_010002200030_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200030_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200030_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200030_Bab-5.pdf 3
13. 2026_SK_SHK_010002200030_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002200030_Lampiran.pdf

P Pembebasan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (pbb-p2) bagi pensiunan pegawai negeri sipil (pns) merupakan insentif fiskal pemerintah provinsi dki jakarta bagi kelompok masyarakat yang mengalami penurunan kemampuan ekonomi pasca purnatugas. kebijakan ini diatur dalam peraturan gubernur dki jakarta nomor 16 tahun 2024, yang pelaksanaan teknisnya dipertegas melalui keputusan gubernur nomor 857 tahun 2025 tentang kriteria pemberian pengurangan dan pembebasan pokok pbb-p2, kemudian diubah melalui keputusan gubernur nomor 458 tahun 2026. pokok permasalahan penelitian ini adalah: (1) bagaimana persyaratan yang harus dipenuhi oleh pensiunan pns untuk memperoleh pembebasan pbb-p2 berdasarkan peraturan gubernur provinsi dki jakarta nomor 16 tahun 2024? (2) bagaimanakah implementasi peraturan gubernur provinsi dki jakarta nomor 16 tahun 2024 dikaitkan dengan mekanisme pemberian fasilitas pembebasan pbb-p2 bagi pensiunan pns? penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan sifat deskriptif, didukung data primer wawancara. hasil penelitian menunjukkan persyaratan administratif dan substantif telah memenuhi unsur kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan berdasarkan teori sistem hukum friedman dan teori tujuan hukum radbruch. namun, implementasinya belum optimal akibat kesenjangan pada substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum, terutama ketergantungan kepastian hukum pada aturan pelaksana serta sosialisasi yang belum memadai. penguatan pengaturan pada pergub sebagai peraturan induk, peningkatan kapasitas badan pendapatan daerah, dan intensifikasi sosialisasi diperlukan guna menjamin kepastian hukum dan optimalisasi pemanfaatan fasilitas ini.

T The exemption from the rural and urban land and building tax (pbb-p2) for retired civil servants (pns) serves as a fiscal incentive from the dki jakarta provincial government for a demographic group experiencing a decline in economic capacity following retirement. this policy is stipulated in dki jakarta governor regulation number 16 of 2024; its technical implementation is further clarified by governor decree number 857 of 2025 regarding criteria for granting reductions and exemptions on the pbb-p2 principal amount, which was subsequently amended by governor decree number 458 of 2026. the core issues addressed in this research are: (1) what requirements must retired civil servants meet to obtain the pbb-p2 exemption under dki jakarta governor regulation number 16 of 2024? (2) how is dki jakarta governor regulation number 16 of 2024 implemented regarding the mechanism for granting the pbb-p2 exemption facility to retired civil servants? this study employs a normative-juridical method with a descriptive nature, supported by primary data obtained through interviews. the research findings indicate that the administrative and substantive requirements satisfy the elements of legal certainty, utility, and justice, in accordance with friedman’s legal system theory and radbruch’s theory of legal purpose. however, implementation remains suboptimal due to gaps in legal substance, legal structure, and legal culture—specifically the reliance of legal certainty on implementing regulations and inadequate public outreach. strengthening the provisions within the governor regulation (as the primary regulation), enhancing the capacity of the regional revenue agency, and intensifying public outreach are necessary to ensure legal certainty and optimize the utilization of this facility.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?