DETAIL KOLEKSI

Pemberhentian zaka pringga arbi, s. ap sebagaiaparatur sipil negara di kementerian koperasi danusaha kecil dan menengah


Oleh : Muhammad Fadhil Akmal

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Yogo Pamungkas

Kata Kunci : Civil Service Law, Civil Service, Dismissal

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002100277_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2026_SK_SHK_010002100277_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002100277_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002100277_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002100277_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002100277_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002100277_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002100277_Bab-1.pdf 12
9. 2026_SK_SHK_010002100277_Bab-2.pdf 30
10. 2026_SK_SHK_010002100277_Bab-3.pdf 17
11. 2026_SK_SHK_010002100277_Bab-4.pdf 13
12. 2026_SK_SHK_010002100277_Bab-5.pdf 4
13. 2026_SK_SHK_010002100277_Daftar-Pustaka.pdf 5
14. 2026_SK_SHK_010002100277_Lampiran.pdf 1

P Pemberhentian aparatur sipil negara (asn) merupakan tindakan administratif yang berdampak langsung terhadap hak dan status kepegawaian, sehingga harus dilakukan sesuai prinsip legalitas dan asas-asas umum pemerintahan yang baik. permasalahan muncul dalam perkara pemberhentian zaka pringga arbi, s.ap. sebagai asn di kementerian koperasi dan ukm, yang diduga mengandung ketidakcermatan penjatuhan sanksi serta potensi pelanggaran asas ne bis in idem. rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi proses pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri berdasarkan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan peraturan pemerintah nomor 79 tahun 2021, serta kesesuaian surat keputusan badan pertimbangan aparatur sipil negara (bpasn) dengan ketentuan hukum yang berlaku. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan kasus melalui analisis putusan pt.tun jakarta nomor 17/g/2023/pt.tun.jkt. hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun prosedur administratif telah ditempuh, terdapat kelemahan substantif dalam penerapan sanksi dan fungsi korektif bpasn. penelitian ini menyimpulkan bahwa pemberhentian asn harus memenuhi standar prosedural dan substantif secara ketat guna menjamin perlindungan hukum serta mencegah penyalahgunaan kewenangan.

T The dismissal of a state civil apparatus (asn) is an administrative action that directly impacts the rights and status of employees. therefore, it must be carried out in accordance with the principles of legality and general principles of good governance. issues arose in the case of the dismissal of zaka pringga arbi, s.ap., as a civil servant at the ministry of cooperatives and smes, which allegedly involved negligence in imposing sanctions and a potential violation of the principle of ne bis in idem. the research problem formulation in this study covers the process of honorable dismissal not at one\\\'s own request based on law number 5 of 2014 and government regulation number 79 of 2021, as well as the compliance of the state civil apparatus advisory board (bpasn) decree with applicable legal provisions. the research method used is normative legal research with a statutory and case-based approach through an analysis of the jakarta state administrative court decision number 17/g/2023/pt.tun.jkt. the research results show that although administrative procedures have been followed, there are substantive weaknesses in the implementation of sanctions and the corrective function of the national civil service agency (bpasn). this study concludes that the dismissal of civil servants must meet strict procedural and substantive standards to ensure legal protection and prevent abuse of authority.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?