Peranan otoritas jasa keuangan dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal
Penerbit : FH - Usakti
Kota Terbit : Jakarta
Tahun Terbit : 2025
Pembimbing 1 : Novina Sri Indiraharti
Pembimbing 2 : Dhany Rahmawan
Kata Kunci : -Financial Services Authority (OJK), Regulation of Illegal Investments, Investment Law and Policy
Status Posting : Published
Status : Lengkap
| No. | Nama File | Hal. | Link |
|---|---|---|---|
| 1. | 2025_SK_SHK_010001800744_Halaman-Judul.pdf | 11 | |
| 2. | _SK_SHK_010001800744_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf | 1 | |
| 3. | _SK_SHK_010001800744_Surat-Hasil-Similaritas.pdf | 1 | |
| 4. | _SK_SHK_010001800744_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf | 1 | |
| 5. | _SK_SHK_010001800744_Lembar-Pengesahan.pdf | 1 | |
| 6. | _SK_SHK_010001800744_Pernyataan-Orisinalitas.pdf | 1 | |
| 7. | 2025_SK_SHK_010001800744_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf | ||
| 8. | 2025_SK_SHK_010001800744_Bab-1.pdf | 13 | |
| 9. | 2025_SK_SHK_010001800744_Bab-2.pdf | 18 |
|
| 10. | 2025_SK_SHK_010001800744_Bab-3.pdf | 17 |
|
| 11. | 2025_SK_SHK_010001800744_Bab-4.pdf | 20 |
|
| 12. | 2025_SK_SHK_010001800744_Bab-5.pdf | 3 | |
| 13. | 2025_SK_SHK_010001800744_Daftar-Pustaka.pdf | 7 | |
| 14. | 2025_SK_SHK_010001800744_Lampiran.pdf | 1 |
|
O Ojk memiliki fungsi pengawasan terintegrasi dalam sektor jasa keuangan. fungsi ini diperkuat dalam pasal 5 uu p2sk. dalam kasus ini, terjadi investasi illegal yang merugikan banyak korban. ojk tidak mampu melakukan pengawasan secara optimal dikarenakan ada begitu banyak kasus serupa di indonesia. permasalahan dalam penelitian ini adalah, bagaimana pengaturan kewenangan otoritas jasa keuangan (ojk) dalam pencegahan dan penanganan investasi ilegal menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di indonesia dan apakah peranan ojk saat ini sudah memadai dalam mencegah dan menangani praktik investasi ilegal berdasarkan studi kasus pt compact sejahtera group. metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode yuridis normatif, dimana penelitian hukum ini menggunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, yaitu menggunakan peraturan perundang undangan dan bahan sekunder berupa literatur, pengolahannya dilakukan secara kualitatif dan penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara deduktif. hasil dari penelitian ini menyimpulkan, bahwa ada sejumlah regulasi di indonesia yang dapat mencegah terjadinya investasi illegal serupa. selain itu diperlukan reformasi model pengawasan ojk dari terintegrasi ke twin peaks.
T The financial services authority (ojk) has an integrated supervisory function in the financial services sector. this function is reinforced in article 5 of the financial sector development and strengthening law (p2sk law). in this case, there was an illegal investment that caused losses to many victims. ojk was unable to carry out optimal supervision due to the large number of similar cases in indonesia. the research problem in this study is: how is the authority of the financial services authority (ojk) regulated in preventing and handling illegal investments under the prevailing laws and regulations in indonesia, and whether ojk’s current role is adequate in preventing and addressing illegal investment practices based on the case study of pt compact sejahtera group. the method used in this study is a normative juridical method, in which this legal research relies on secondary data, consisting of primary legal materials (laws and regulations) and secondary materials (literature). the data was processed qualitatively, and conclusions were drawn deductively. the findings of this research conclude that there are a number of regulations in indonesia that can prevent the occurrence of similar illegal investments. in addition, a reform of ojk’s supervisory model is needed, shifting from an integrated model to a twin peaks model.