D Data yang dikumpulkan pada tahun 2025 oleh kementerian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak (kpppa) dengan jelas menunjukkan total anak berhadapan dengan hukum sejumlah 22.829 kejadian, yang terdiri dari 4.813 kejadian yang melibatkan anak laki-laki dan 19.575 kejadian yang melibatkan anak perempuan. penelitian ini berupaya untuk meneliti penerapan pemberian restitusi sebagai salah satu hak korban tindak pidana dengan meninjau berdasarkan putusan pengadilan nomor 24/pid.sus.anak/2023/pn idm. selanjutnya pada penulisan ini akan dijabarkan lebih lanjut restitusi pada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana dan mekanisme pembayaran restitusi dengan menggunakan pendekatan penelitian normatif dengan sifat penelitian deskriptif bersumber pada data sekunder. dalam penelitian ini, penulis menemukan bahwa majelis hakim menggunakan undang-undang sistem peradilan pidana anak, yang dikenal sebagai undang-undang nomor 11 tahun 2012, mengatur peraturan yang menangani masalah-masalah terkait anak-anak yang berselisih dengan hukum dan mengenai pemberian restitusi didasarkan pada peraturan mahkamah agung ri nomor 1 tahun 2022 tentang tata cara penyelesaian permohonan dan pemberian restitusi dan kompensasi kepada korban tindak pidana. penulis berpendapat bahwa keputusan tersebut tidak mencerminkan asas keadilan dan proporsional karena tidak berorientasi pada tujuan hukum pidana. adapun pertimbangan penulis adalah berdasarkan dikabulkannya permohonan restitusi yang tidak berpijak pada peraturan pemerintah nomor 43 tahun 2017 tentang pelaksanaan restitusi bagi anak yang menjadi korban tindak pidana.