P Perkawinan merupakan lembaga hukum dan keagamaan yang memiliki posisi fundamental dalam kehidupan sosial. dalam perspektif hukum islam, keberadaan wali nikah menjadi salah satu unsur esensial dalam sahnya suatu perkawinan. akan tetapi, dalam praktik ditemukan kondisi ketika wali nasab menolak menikahkan perempuan yang berada di bawah perwaliannya tanpa alasan yang dapat dibenarkan menurut hukum maupun syariat, yang dikenal sebagai wali ‘adhal. keadaan tersebut berpotensi membatasi hak perempuan untuk melangsungkan perkawinan secara bebas dan adil. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pertimbangan hukum hakim dalam putusan pengadilan terkait kasus wali ‘adhal serta menganalisis implikasinya terhadap perlindungan hak perempuan. metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif bersifat deskriptif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi putusan. bahan hukum primer dan sekunder dianalisis secara kualitatif dengan metode penarikan kesimpulan deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penetapan pengadilan agama medan nomor 243/pdt.p/2024/pa.mdn, penetapan pengadilan agama sidoarjo nomor 188/pdt.p/2022/pa.sda, serta penetapan pengadilan agama kabupaten madiun nomor 119/pdt.p/2021/pa.kab.mn, majelis hakim secara konsisten menerapkan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan kompilasi hukum islam dengan menetapkan wali nasab sebagai wali ‘adhal dan menunjuk wali hakim. putusan tersebut berimplikasi pada penguatan perlindungan hak perempuan untuk menikah secara bermartabat dan sejalan dengan prinsip kesetaraan serta non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam cedaw.