T Tindak pidana pembunuhan pada umumnya diancam dengan pidana berat karena berkaitan langsung dengan hilangnya nyawa seseorang. namun, hukum pidana indonesia mengenal pengecualian terhadap pemidanaan apabila pelaku terbukti mengalami gangguan jiwa yang menyebabkan ketidakmampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. ketentuan tersebut diatur dalam pasal 44 kitab undang-undang hukum pidana (kuhp). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar penghapusan pidana terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengidap gangguan jiwa dalam putusan nomor 150/pid.b/2024/pn.jkt.brt, serta menilai relevansinya dengan prinsip keadilan dalam hukum pidana indonesia. metode penelitian yangdigunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim menerapkan pasal 44 kuhp dengan mempertimbangkan hasil pemeriksaan psikiatri yang menyatakan terdakwa menderita gangguan jiwa berat berupa skizofrenia paranoid, sehingga unsur kesalahan tidak terpenuhi. oleh karena itu, penghapusan pidana diterapkan dan terdakwa dikenai tindakan perawatan. putusan ini mencerminkan penerapan prinsip keadilan yang bersifat substantif dan humanis, dengan menyeimbangkan perlindungan terhadap masyarakat serta hak-hak pelaku yang secara medis tidak mampu bertanggungjawab atas perbuatannya