DETAIL KOLEKSI

Tinjauan yuridis peluang penerapan program leniency sebagai upaya penanganan praktik kartel di indonesia: perbandingan dengan korea selatan


Oleh : Egi Nugraha

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2026

Pembimbing 1 : Dian Purnamasari

Kata Kunci : Leniency Program, Cartel, Indonesia, South Korea, Comparative Law

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2026_SK_SHK_010002200149_Halaman-Judul.pdf
2. 2026_SK_SHK_010002200149_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2026_SK_SHK_010002200149_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2026_SK_SHK_010002200149_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2026_SK_SHK_010002200149_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2026_SK_SHK_010002200149_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2026_SK_SHK_010002200149_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2026_SK_SHK_010002200149_Bab-1.pdf
9. 2026_SK_SHK_010002200149_Bab-2.pdf
10. 2026_SK_SHK_010002200149_Bab-3.pdf
11. 2026_SK_SHK_010002200149_Bab-4.pdf
12. 2026_SK_SHK_010002200149_Bab-5.pdf
13. 2026_SK_SHK_010002200149_Daftar-Pustaka.pdf
14. 2026_SK_SHK_010002200149_Lampiran.pdf 6

O Oecd menyebutkan praktik kartel sebagai pratik persaingan usaha paling berbahaya di dunia karena sifatnya yang rahasia dan sulit untuk dibuktikan. sebagai upaya untuk menghadapinya, program leniency diterapkan secara efektif untuk mengatasi kartel di berbagai negara, termasuk korea selatan. meskipun indonesia menghadapi permasalahan kesulitan dalam mengungkap kartel, namun program leniency belum juga diterapkan hingga saat ini dalam uu persaingan usahanya. permasalahan yang dikemukakan dalam skripsi ini adalah bagaimana pengaturan dan penerapan program leniency di indonesia dan korea selatan. tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif berkaitan dengan perbandingan hukum. sifat penelitian adalah deskriptif dan menggunakan data sekunder. cara pengumpulan data menggunakan metode studi kepustakaan dengan penarikan kesimpulan secara deduktif. hasil penelitian menunjukkan program leniency belum berjalan di indonesia karena tidak adanya dasar hukum dalam uu nomor 5 tahun 1999, berbeda dengan korea selatan yang telah menjalankannya dan diatur dalam mrfta. ketiadaan penerapan leniency di indonesia melemahkan kppu dalam pembuktian dan efek jera kartel, sedangkan penerapannya di korea selatan memperkuat penegakan hukum dan pengungkapan kasus kartel.

T The oecd identifies cartel practices as the most dangerous form of business competition in the world due to their secretive nature and the difficulty of proving them. as an effort to address this issue, leniency programs have been effectively implemented to combat cartels in various countries, including south korea. although indonesia faces significant challenges in uncovering cartel practices, a leniency program has not yet been adopted in its competition law. the problem addressed in this thesis concerns the regulation and implementation of the leniency program in indonesia and south korea. this study employs normative legal research with a comparative law approach. the research is descriptive in nature and relies on secondary data. data collection is conducted through library research, with conclusions drawn using a deductive method. the results of the study indicate that the leniency program has not been implemented in indonesia due to the absence of a legal basis in law number 5 of 1999, in contrast to south korea, where the program has been implemented and regulated under the mrfta. the absence of a leniency program in indonesia weakens the kppu’s ability to prove cartel cases and to create a deterrent effect, whereas its implementation in south korea strengthens law enforcement and facilitates the disclosure of cartel cases.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?