DETAIL KOLEKSI

Analisis yuridis kepemilikan saham silang secara tidak langsung menurut undang-undang no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (studi pada pt lippo karawaci tbk dan pt siloam international hospitals tbk)


Oleh : Davin Ivander Rizal

Info Katalog

Penerbit : FH - Usakti

Kota Terbit : Jakarta

Tahun Terbit : 2025

Pembimbing 1 : Sri Bakti Yunari

Kata Kunci : Corporation, Share Ownership, Cross-Shareholding, Lippo Group

Status Posting : Published

Status : Lengkap


File Repositori
No. Nama File Hal. Link
1. 2025_SK_SHK_010002100104_Halaman-Judul.pdf 8
2. 2025_SK_SHK_010002100104_Surat-Pernyataan-Revisi-Terakhir.pdf 1
3. 2025_SK_SHK_010002100104_Surat-Hasil-Similaritas.pdf 1
4. 2025_SK_SHK_010002100104_Halaman-Pernyataan-Persetujuan-Publikasi-Tugas-Akhir-untuk-Kepentingan-Akademis.pdf 1
5. 2025_SK_SHK_010002100104_Lembar-Pengesahan.pdf 1
6. 2025_SK_SHK_010002100104_Pernyataan-Orisinalitas.pdf 1
7. 2025_SK_SHK_010002100104_Formulir-Persetujuan-Publikasi-Karya-Ilmiah.pdf 1
8. 2025_SK_SHK_010002100104_Bab-1.pdf 19
9. 2025_SK_SHK_010002100104_Bab-2.pdf 9
10. 2025_SK_SHK_010002100104_Bab-3.pdf
11. 2025_SK_SHK_010002100104_Bab-4.pdf
12. 2025_SK_SHK_010002100104_Bab-5.pdf 3
13. 2025_SK_SHK_010002100104_Daftar-Pustaka.pdf 7
14. 2025_SK_SHK_010002100104_Lampiran.pdf 1

P Praktik kepemilikan saham silang merupakan salah satu permasalahan utama dalam tata kelola korporasi, khususnya di lingkungan kelompok usaha besar seperti lippo group. penelitian ini bertujuan untuk mengkaji struktur kepemilikan saham silang dalam entitas lippo group dengan merujuk pada ketentuan undang-undang nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas (uupt). melalui pendekatan penelitian hukum normatif dan metode deskriptif-analitis, studi ini mengungkap bahwa adanya kepemilikan silang antara pt lippo karawaci tbk dan pt siloam international hospitals tbk berpotensi bertentangan dengan ketentuan pasal 36 uupt. fenomena ini tidak hanya menimbulkan kerancuan dalam penyajian laporan keuangan, tetapi juga memperlemah independensi proses pengambilan keputusan korporat dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan yang merugikan kepentinganpemegang saham minoritas. berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menekankan pentingnya peningkatan fungsi pengawasan oleh otoritas jasa keuangan (ojk) dan komisi pengawas persaingan usaha (kppu)guna menjamin penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang sehat.selain itu, diperlukan pula revisi kebijakan dan penyempurnaan regulasi untuk menutup celah hukum terkait kepemilikan saham silang, demi terciptanya ekosistem bisnis yang berkeadilan dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional.

T The practice of cross-shareholding is one of the main issues in corporate governance, particularly within large business groups such as the lippo group. this research aims to examine the structure of cross-shareholding within the lippo group entities by referring to the provisions of law number 40 of 2007 concerning limited liability companies (company law). using a normative legal research approach and a descriptive-analytical method, this study reveals that the cross-ownership between pt lippo karawaci tbk and pt siloam international hospitals tbk potentially contradicts the provisions of article 36 of the company law. this phenomenon not only causes confusion in the presentation of financial statements, but also weakens the independence of corporate decision-making processes and may give rise to conflicts of interest that harm the interests of minority shareholders. based on these findings, the study emphasizes the importance of enhancing the supervisory functions of the financial services authority (ojk) and the business competition supervisory commission (kppu) to ensure the implementation of sound corporate governance principles.furthermore, policy revisions and regulatory improvements are also necessary to close legal loopholes related to cross-shareholding, in order to create a fair business ecosystem that supports national economic growth.

Bagaimana Anda menilai Koleksi ini ?